Fasilitas negara rentan disalahgunakan presiden, menteri, maupun pejabat yang terlibat

langsung atau tidak langsung dalam Pemilu 2024. Padahal, Undang-Undang Pemilu melarang

penggunaan fasilitas negara untuk kampanye. Lalu, bagaimana dan apa saja tindakan yang sudah

dilakukan Bawaslu sebagai lembaga pengawas? Selengkapnya simak laporan khas KBR, disusun

jurnalis Shafira Aurelia.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]