BEM FH UPNVJ

Ketika suara masyarakat disampaikan melalui aksi dan pergerakan, hukum seharusnya menjadi batas bagi setiap tindakan aparat. Namun, bagaimana jika kewenangan yang dimiliki justru digunakan melampaui batas? Melalui podcast Suara Oposisi, kita akan membahas “Hukum Membatasi, Aparat Melampaui: Menilik Pandangan Aktivis Dalam Dinamika Pergerakan” dengan melihatnya dari perspektif hukum pidana dan UU Kepolisian. Sejauh mana kewenangan aparat dalam mengamankan aksi? Bagaimana hukum melihat tindakan represif? Dan bagaimana aktivis memandang hubungan antara aparat, hukum, dan gerakan masyarakat? Mari dengarkan pembahasannya dan bersama-sama melihat kembali batas antara penegakan hukum dan kebebasan dalam ruang demokrasi.

Podcast kali ini membahas film Jagal yang mengangkat isu kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sejarah Indonesia. Diskusi dihadiri oleh Jodhy Farrel Budiman (Wakil Ketua BEM UPN “Veteran” Jakarta) sebagai pemantik diskusi, serta Alya Ramadhani dan Muammar Ibnu Pasha (Staf Departemen Agitasi Propaganda & Kajian Strategis) sebagai moderator. Diskusi ini mengupas lebih dalam mengenai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM, dampaknya terhadap masyarakat, serta pentingnya memahami dan merefleksikan kembali sejarah agar berbagai persoalan tersebut tidak dilupakan.

Kaderisasi menjadi fondasi utama dalam membentuk organisator yang berkualitas, namun sejauh mana proses kaderisasi di lingkup Fakultas Hukum UPNVJ telah berjalan dengan baik? Minimnya evaluasi terhadap sistem kaderisasi berpotensi melahirkan organisator yang tidak siap menghadapi dinamika organisasi, baik dari segi pemahaman nilai, kompetensi, maupun kesiapan kepemimpinan. Padahal, kaderisasi yang baik menjadi kunci keberlanjutan sebuah organisasi dari generasi ke generasi. Melalui podcast Suara Oposisi, kami akan membahas bagaimana kondisi kaderisasi di Fakultas Hukum UPNVJ saat ini, serta merumuskan bersama rancangan konsep kaderisasi yang ideal bagi organisator ke depannya. Simak selengkapnya di Suara Oposisi.

Sejauh mana keamanan dan pelindungan data mahasiswa di lingkungan kampus telah terpenuhi? Melalui Suara Oposisi, pembahasan kali ini mengupas kasus peretasan LeADS dan masalah SIAKAD di UPN Veteran Jakarta, dampaknya terhadap hak atas rasa aman mahasiswa berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, serta tanggung jawab kampus sebagai Pengendali Data menurut UU Pelindungan Data Pribadi. Simak pembahasannya bersama Angela Anggia Ramoti Hutasoit, Saksi Fakta dalam Sidang Uji Materiil UU PDP di Mahkamah Konstitusi, dan Matthew Febrian Hutasoit, Pemohon Uji Materiil, selengkapnya di Suara Oposisi.

Podcast kali ini membahas film yang berjudul “Kadet 1947” yang disutradarai oleh Rahabi Mandra dan Aldo Swastia. Dihadiri oleh pemantik diskusi yaitu Sere Glory Damanik Dan Ignatius Parulian Napitupulu (DUTA 3 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta), dengan Aftab Navid Ahmad dan Bella Chantika Pardosi (Staf Departemen Kajian Strategis) sebagai moderator untuk mengupas lebih dalam mengenai perjuangan para kadet dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, semangat nasionalisme, serta makna perjuangan generasi muda dalam menjaga kedaulatan dan mengisi kemerdekaan.

Di episode kali ini, Gema Srikandi membahas tentang “Penampilan dan Maskulinitas yang Menjadi Tolak Ukur Nilai Diri”. 🎙️

Bersama Zefanya Angelica Situmeang, S.H., Fungsionaris Aktif LBH Jakarta, diskusi kali ini mengupas bagaimana konstruksi gender, standar penampilan, dan tuntutan maskulinitas dapat memengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri maupun dipandang oleh masyarakat.

Dipandu oleh Nabilla Lutfiah Emiliyanti, Staf Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, serta Ratu Amelia Rizkitiana, Staf Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, mari melihat lebih jauh bagaimana standar sosial dapat membentuk nilai diri dan relasi kita dengan lingkungan sekitar.

Dengarkan selengkapnya di Gema Srikandi! 🤩

Gema Srikandi 2 — Episode 2: Beyond Expectations 🎙️

Pernahkah kita merasa pilihan, mimpi, atau cara kita bersikap dibatasi oleh label yang diberikan orang lain?

Di episode kali ini, Gema Srikandi 2 mengangkat subtema “Beyond Expectations: Mengapa Label Sosial Sering Membatasi Potensi Seseorang, dan Bagaimana Kita Bisa Melampauinya?”

Bersama Ka Wanda (Public Health UI), kita membahas bagaimana budaya, keluarga, dan media membentuk ekspektasi terhadap perempuan, mulai dari standar ganda hingga berbagai label yang tanpa sadar membatasi ruang untuk berkembang.

Lebih dari sekadar membahas ekspektasi, episode ini juga mengajak kita melihat bagaimana perempuan dapat menantang label tersebut, menentukan pilihannya sendiri, dan berkembang sesuai potensi yang dimiliki.

Karena menjadi diri sendiri seharusnya nggak harus selalu sesuai dengan ekspektasi orang lain. 🤩🫂

Pernah nggak sih merasa kalau penampilan atau cara kita terlihat di mata orang lain ikut menentukan bagaimana kita menilai diri sendiri?

Di episode kali ini, kami mengangkat tema “Penampilan dan Maskulinitas yang Menjadi Tolak Ukur Nilai Diri.” Bersama Grace Anna Dame Sirait, Duta Fakultas Hukum 2025, serta dipandu oleh Syalu Aurelia Azahra (Staf Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa) dan Siti Revaliza Putri Jayalaksana (Staf Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender), kami membahas bagaimana konstruksi gender membentuk standar penampilan, ekspektasi terhadap maskulinitas, hingga pengaruhnya terhadap cara seseorang memandang nilai dirinya.

Yuk, dengarkan obrolan ini dan temukan sudut pandang baru tentang bagaimana kita bisa lebih kritis terhadap standar yang selama ini dianggap wajar.

Podcast kali ini membahas film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale. Dihadiri oleh pemantik diskusi yaitu Romes Irawan Putra, SH.,MH selaku Engagement & Outreach Manager Pantau Gambut dengan Ratu Julian dan Muammar Ibnu Pasha dari Staf Departemen Kajian Strategis sebagai moderator untuk mengupas lebih dalam mengenai realita agraria di Papua Selatan, ancaman ekspansi industri skala besar terhadap ruang hidup masyarakat adat, serta perjuangan suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu dalam mempertahankan hak atas tanah dan hutan mereka. Podcast ini juga membahas bagaimana film Pesta Babi menggambarkan pentingnya keadilan agraria, pengakuan hak-hak masyarakat adat, dan peran pendidikan serta kesadaran publik sebagai jembatan perlawanan terhadap kolonialisme yang masih berlangsung di zaman kita.

Konflik agraria terkait Free, Prior and Informed Consent (FPIC) bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam berbagai kasus sengketa tanah di Indonesia, masyarakat adat kerap dihadapkan pada situasi ketika pembangunan, pemberian izin usaha, maupun pengelolaan sumber daya alam berlangsung di wilayah hidup mereka tanpa keterlibatan yang bermakna. Akibatnya, konflik tidak hanya menyangkut soal kepemilikan tanah, tetapi juga menyentuh hak hidup, identitas budaya, serta ruang keberlangsungan masyarakat adat itu sendiri.

Melalui podcast Suara Oposisi, kami akan membahas bagaimana hukum agraria memandang prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebagai instrumen perlindungan masyarakat adat dalam sengketa tanah dengan negara. Sejauh mana posisi FPIC dalam sistem hukum Indonesia? Apakah partisipasi masyarakat adat selama ini benar-benar diakomodasi, atau hanya menjadi formalitas dalam proses pembangunan? Mari bersama mengupas isu ini secara kritis bersama narasumber yang kompeten di bidangnya.

Simak selengkapnya di Suara Oposisi!