Saudara, sore ini kita membahas sejumlah indikasi dugaan pelanggaran netralitas TNI/Polri dan ASN pada Pemilihan Umum 2024.

Padahal, larangan keberpihakan aparat TNI/Polri dan ASN sudah dimuat dalam sejumlah peraturan. Antara lain, Undang-Undang tentang Polri dan Undang-Undang TNI.

Larangan itu bertujuan agar TNI/Polri tidak terlibat politik praktis dan mencegah institusi negara itu menjadi alat kekuasaan.

Lalu, apa saja bentuk pelanggaran netralitas TNI/Polri, dan bagaimana penegakan hukum keberpihakan tersebut? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]