Masyarakat dan pegiat HAM Papua mendesak penyelidikan terhadap enam prajurit TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat kasus mutilasi empat warga sipil di Kabupaten Mimika dilangsungkan secara transparan.

Amnesty International mencatat, dalam empat tahun terakhir, setidaknya 61 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum diduga melibatkan aparat keamanan dengan total 99 korban.

Pejabat TNI di Papua mengatakan akan memberikan sanksi tegas bila para prajurit itu terbukti terlibat dalam tindakan kriminal.

Namun pengacara HAM di Papua mengatakan selama ini proses hukum kasus-kasus kekerasan terhadap warga sipil yang melibatkan aparat militer berlangsung tertutup.