Pemerintah mengeklaim terus berupaya mereformasi dengan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Pemerintah juga menyediakan banyak Mal Pelayanan Publik (MPP). Keduanya diklaim bertujuan untuk mempermudah proses birokrasi sekaligus mempermudah masyarakat, dan diharapkan menutup potensi korupsi. Namun apakah implementasinya berjalan mulus dan efektif? Berikut laporan yang disusun Jurnalis KBR, Astri Septiani.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]