Menurut Yenti Ganarsih, Pakar Hukum Pidana, Remisi memang hak narapidana. Ada persoalan dengan undang-undang no 12 tahun 1995 bahwa narapidana berhak atas remisi. Undang-undang ini seringkali menimbulkan keributan dan sudah berkali-kali dibahas draft perubahannya. Undang-undang korupsi 1995 itu sebenarnya sudah tidak cocok dengan kondisi sekarang. Penilaian pemberian remisi ini juga harus memperhatikan perasaan dan kepekaan masyarakat serta harus ada transparansi.