Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan jajarannya menunda penanganan dugaan korupsi yang berkaitan dengan peserta Pemilu 2024. Kejaksaan berdalih, upaya itu dilakukan demi menghindari kampanye hitam dan kriminalisasi.

Namun, instruksi itu justru menuai kritik dari pegiat antikorupsi. Penundaan pengusutan dugaan korupsi dinilai mencederasi asas penegakan dan kesetaraan di mata hukum, serta prinsip demokrasi.

Benarkah penanganan kasus korupsi peserta pemilu rawan dipolitisisasi? Bagaimana menjaga maruah penegakan hukum supaya tidak dijadikan alat politik menjelang pemilu? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]