Usulan penghapusan pasal larangan prajurit terlibat bisnis di Undang-Undang TNI

menuai polemik di masyarakat. TNI mengeklaim prajurit bisa berbisnis asal sesuai aturan dan

tidak menyalahgunakan kekuatan militer. Sementara kalangan masyarakat sipil menyebut, itu bisa

membuat TNI melalaikan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara. Selengkapnya simak laporan

khas KBR disusun jurnalis Ardhi Ridwansyah.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]