Pemerintah mempertahankan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang syarat pendirian rumah ibadah. Padahal, aturan ini dikritik dan diprotes sejumlah pihak, karena dinilai diskriminatif. Lantas, bagaimana solusinya? Berikut laporan khas KBR, disusun jurnalis Siti Sadida.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]