Partai politik dituntut akuntabel dan transparan dalam mengelola dana kampanye. Desakan ini menguat setelah PPATK menemukan transaksi janggal dana kampanye Pemilu 2024.

Lantas, bagaimana tindak lanjut pengusutan transaksi janggal tersebut? Berikut laporan khas KBR, disusun Jurnalis Heru Haetami.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]