Sebagian besar masyarakat menyoroti kekayaan milik sejumlah pejabat di Dirjen Pajak, yang dinilai tidak wajar. Beberapa di antaranya, bahkan tak dicantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). DPR dan pemerintah didesak segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, yang pembahasannya mandek hampir 10 tahun. Apa urgensinya undang-undang itu disahkan? Berikut laporan khas KBR disusun Shafira Aurelia.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]