Podcast INIKOPER menyajikan analisis komprehensif mengenai status pemberantasan korupsi di Indonesia pada tahun 2024. Meskipun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan peningkatan yang positif, sebuah analisis mendalam mengungkapkan adanya paradoks signifikan antara perbaikan persepsi dan tantangan fundamental yang masih ada. Kinerja penegakan hukum menunjukkan capaian dalam penindakan, namun nilai kerugian negara yang berhasil dipulihkan masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan total potensi kerugian dari kasus-kasus mega-korupsi.

Secara kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung menunjukkan capaian yang patut diapresiasi, namun dinamika hubungan antar-lembaga masih dibayangi oleh tumpang tindih kewenangan dan potensi persaingan yang dapat menghambat efektivitas. Di sisi lain, peran gerakan masyarakat sipil, meskipun secara hukum diperkuat, berhadapan dengan realitas politik yang pragmatis, seperti teridentifikasinya puluhan mantan terpidana korupsi dalam daftar calon legislatif. Upaya pendidikan antikorupsi, meskipun memiliki kerangka kebijakan yang ideal, belum menunjukkan dampak yang signifikan akibat lemahnya implementasi di tingkat daerah.

Temuan krusia ini  adalah bahwa terobosan yang bersifat teknis, seperti penerapan e-government dan inisiatif Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), cenderung berhasil di area-area administratif, namun menemui resistensi dan kegagalan total saat menyentuh wilayah kekuasaan dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa perangkap korupsi di Indonesia bersifat politis, dan solusi teknis semata tidak akan cukup tanpa komitmen politik yang nyata. Rekomendasi strategis yang diuraikan dalam laporan ini berfokus pada penguatan aspek hukum, mendorong reformasi politik, mengintegrasikan pendidikan dan partisipasi masyarakat, serta mengadopsi teknologi sebagai alat bantu yang efektif.