Kita telah ditipu untuk percaya bahwa kapitalisme dan demokrasi adalah sekutu alami, dua sisi dari mata uang kebebasan yang sama. Kenyataannya, kapitalisme global saat ini telah menjadi predator bagi demokrasi itu sendiri. Dengan dalih efisiensi dan kebebasan pasar, sistem ini telah melucuti kedaulatan negara, mengubah warga negara menjadi konsumen pasif, dan memindahkan kekuasaan riil dari bilik suara ke ruang rapat perusahaan multinasional yang tidak memiliki akuntabilitas. Demokrasi telah menjadi sandera; pemerintah yang terpilih secara demokratis dipaksa untuk tunduk pada diktat modal yang bisa bergerak bebas, mengancam akan pergi jika tuntutan untuk deregulasi, pemotongan pajak, dan upah rendah tidak dipenuhi. Ini bukanlah kemitraan; ini adalah pengambilalihan yang lambat dan sistematis terhadap kedaulatan rakyat oleh tirani pasar yang anonim.

Sebagai akibatnya, apa yang kita saksikan sebagai "demokrasi" di banyak negara hanyalah sebuah fasad yang rapuh, sebuah ritual politik yang dirancang untuk memberikan ilusi pilihan sementara keputusan-keputusan yang benar-benar penting dibuat di luar jangkauan debat publik. Politik telah direduksi menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan bisnis, di mana kebijakan tidak lagi dibuat untuk kepentingan umum, melainkan dijual kepada penawar tertinggi. Fundamentalisme pasar—keyakinan buta pada keajaiban "tangan tak terlihat"—telah menjadi agama sekuler yang membenarkan pengabaian terhadap keadilan sosial, perusakan lingkungan, dan pelebaran jurang ketidaksetaraan. Kita tidak sedang menyaksikan kegagalan demokrasi, melainkan keberhasilan kapitalisme dalam membajak dan mengosongkan makna demokrasi dari dalam.

Oleh karena itu, reformasi yang sesungguhnya menuntut lebih dari sekadar penyesuaian kecil; ia menuntut sebuah pemberontakan fundamental terhadap supremasi pasar. Kita harus berani menantang dogma pergerakan modal yang bebas sebebas-bebasnya dan menginterogasi kembali hak istimewa yang diberikan kepada modal finansial. Sudah saatnya untuk membangun kembali arsitektur politik dan ekonomi global yang secara tegas menempatkan nilai-nilai kemanusiaan—keadilan, keberlanjutan, dan martabat—di atas akumulasi keuntungan. Ini berarti menciptakan lembaga-lembaga internasional yang memiliki kekuatan nyata untuk mengatur pasar global, bukan hanya menasihatinya. Pilihan yang ada di hadapan kita sangatlah jelas: kita merebut kembali kendali demokrasi atas kapitalisme, atau kita menerima masa depan di mana kapitalisme telah sepenuhnya melenyapkan sisa-sisa demokrasi yang ada.