Dalam diskursus politik ekonomi di Indonesia, ketegangan antara struktur dan agensi menjadi kunci untuk memahami dinamika pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput. Struktur, dalam hal ini, dipahami sebagai "aturan main" institusional yang mencakup adat istiadat, budaya patriarki, hingga prosedur birokrasi kaku yang sering kali membatasi ruang gerak perempuan. Namun, agensi tetap muncul melalui kapasitas individu atau kelompok perempuan untuk bertindak secara strategis. Meskipun struktur sering kali tampak seperti labirin yang mengunci arah kebijakan melalui ketergantungan jalur (path dependency) masa lalu, perempuan di desa-desa Indonesia tidak serta-merta menjadi bidak pasif, melainkan aktor yang secara sadar bernegosiasi dengan batasan-batasan tersebut.

Perbedaan pendekatan dalam melihat interaksi ini terlihat jelas saat membandingkan aliran Pilihan Rasional dan Institusionalisme Historis. Dari kacamata Pilihan Rasional, perempuan penggerak di tingkat desa dipandang sebagai aktor kalkulatif yang mampu menghitung untung-rugi secara strategis, misalnya saat memperjuangkan anggaran inklusif dalam forum Musrenbangdes. Di sisi lain, Institusionalisme Historis mengingatkan bahwa agensi tersebut sering kali terbentur oleh biaya sosial yang besar akibat struktur birokrasi peninggalan masa lalu yang sulit didobrak. Pertarungan ini menunjukkan bahwa preferensi seorang aktor tidak hanya muncul secara mandiri, tetapi juga dipengaruhi oleh sejauh mana struktur memberikan insentif atau hambatan terhadap inovasi kebijakan yang berkeadilan gender.

Sebagai sintesis, konsep "habitus" dari Pierre Bourdieu yang diangkat oleh Daniel Béland dalam buku André Lecours memberikan pemahaman yang lebih cair tentang bagaimana struktur dan agensi berpadu. Perempuan di tingkat akar rumput menginternalisasi norma-norma sosial di sekitarnya hingga menjadi bagian dari mentalitas mereka, yang kemudian membentuk "rasa akan permainan" saat mereka melakukan advokasi. Namun, stabilitas struktur ini bukanlah sesuatu yang permanen; ketika terjadi krisis legitimasi di mana aturan lama tidak lagi mampu menjawab kebutuhan masyarakat, agensi perempuan muncul sebagai motor penggerak perubahan. Dengan memanfaatkan sumber daya ideologis dan kolektivitas, mereka mampu mendobrak jalur sejarah yang kaku untuk menciptakan institusi baru yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan di Indonesia.