Kita sering kali terjebak dalam romantisme kedermawanan, di mana kemiskinan dipandang sebagai sebuah nasib buruk yang harus disembuhkan dengan segelas air atau sebungkus roti. Namun, pendekatan berbasis hak atau Rights-Based Approach (RBA) hadir untuk merobek selubung filantropi yang pasif itu. Di sini, kemiskinan dipahami bukan sebagai kelangkaan materi semata, melainkan sebagai sebuah ketidakadilan yang lahir dari rapuhnya tatanan kekuasaan. Ia memindahkan fokus kita dari sekadar "memberi bantuan" menuju "menuntut keadilan," mengubah wajah orang-orang yang papa dari sekadar penerima belas kasihan menjadi pemilik hak yang sah atas martabatnya sendiri.

Inti dari gerakan ini adalah dialektika antara pemegang hak (rights-holders) dan pemegang kewajiban (duty-bearers). Rakyat jelata, dalam kacamata RBA, adalah subjek yang berdaulat, sementara negara dan institusi-institusi besar adalah pelayan yang memikul tanggung jawab moral sekaligus hukum. Melalui analisis kekuasaan yang tajam, pendekatan ini menggugat mengapa sebuah kebijakan justru meminggirkan mereka yang seharusnya dilindungi. Masyarakat tidak lagi duduk diam menunggu sisa-sisa pembangunan, melainkan didorong untuk menjadi sutradara bagi nasib mereka sendiri—belajar berorganisasi, melakukan advokasi, dan menagih janji-janji konstitusi yang sering kali terlupakan di meja-meja kekuasaan.

Pada akhirnya, RBA adalah sebuah ikhtiar untuk mencari solusi yang bukan sekadar "plester" pada luka yang membusuk, melainkan sebuah transformasi struktural yang permanen. Ia tidak hanya bicara tentang perut yang kenyang, tapi tentang kepala yang tegak dan suara yang didengar. Ketika kebijakan berhasil diubah dan sistem peradilan mulai berpihak pada yang marginal, di sanalah martabat manusia dipulihkan kembali. RBA mengingatkan kita bahwa pembangunan tanpa keadilan hanyalah sebuah kemegahan di atas pasir; ia rapuh dan tidak memiliki ruh. Hanya melalui pengakuan atas hak-hak inilah, manusia bisa benar-benar merdeka dari belenggu ketidakberdayaan.