Di episode kali ini kita ngebahas tentang perbaikan birokrasi , apa sih itu dergulasi dan manifestasi ppp , langsung aja yaa dengerin podcast kita✨

Yuk bahas lebih lanjut soal Deregulasi tuh apa sih? Cekidott

Deregulasi adalah merujuk pada hal pengurangan atau menghilangkan suatu aturan yang mampu menghambat aktivitas ekonomi tertentu, khususnya dalam hal persaingan dan juga pasar bebas. Pada Reformasi sektor pelayanan perijinan dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP). Pelayanan publik yang bersifat adminitratif, yang meliputi pelayanan perijinan dan pelayanan non-perijinan. Khusus untuk reformasi birokrasi untuk pelayanan perijinan juga telah dikeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah.

Deregulasi bermakna tindakan atau proses menghilangkan atau mengurangi segala bentuk aturan, artinya adanya upaya atau tindakan bagaimana agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sedangkan

Publik Private Partnership merupakan suatu bentuk perjanjian atau kontrak antara sektor publik dan sektor privat.

Pada dasarnya, deregulasi adalah merujuk pada hal pengurangan atau menghilangkan suatu aturan yang mampu menghambat aktivitas ekonomi tertentu, khususnya dalam hal persaingan dan juga pasar bebas.

Kegiatan deregulasi ini terus menjamur sebagai suatu hasil dari pemikiran ekonomi yang saat itu sedang tidak efisien yang di dalam peraturan pemerintah.

Sebagian kritikus menilai bahwa regulasi mampu merugikan ekonomi dan secara lebih luas bahkan mampu mengganggu perekonomian negara.Tidak efisiennya suatu alokasi sumber daya ekonomi akan melahirkan rendahnya suatu persaingan.

Sebagai gantinya, para ahli menilai bahwa deregulasi adalah salah satu cara untuk melahirkan bentuk persaingan dan juga memperbaiki efisiensi dalam suatu perekonomian. Tapi di lain hal, paa peneliti lain ada yang menganggap bahwa deregulasi akan melahirkan berbagai masalah baru daripada menyelesaikan masalah lama.

Perubahan paradigma pemerintahan saat ini menuntut pemerintah agar memberikan layanan yang lebih baik untuk masyarakat. Akan tetapi, ketersediaan layanan tersebut mengalami berbagai permasalahan seperti keterbatasan dalam kemampuan pemerintah, keterbatasan sumber finansial, dan keterbatasan pengelolaan sumber daya manusia.

SDGs adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia. SDGs ini merupakan kelanjutan dari MDSg (Milleninium Development Goals) yang pada saat itu terdapat 8 point penting. Namun, seiring berjalannya waktu masalah yang dihadapi semakin banyak dan karena masa berakhirnya telah selesai pada tahun 2015 maka di gantikanlah dengan SDGs (Sustainable Development Goals) pada 25 September 2015. SDGs ini merangkap lebih banyak tujuan karena melibatkan 193 negara anggota PBB serta masyarakat sipil itu sendiri.

Maka tujuan didalam nya pun lebih beragam dan kompleks. Di dalamnya terdapat 17 point-point penting dalam kehidupan manusia. Point yang akan dibahas pada podcast kali ini yaitu, mengenai Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan Agenda Pembangunan Global Tahun 2030 yang telah menjadi komitmen dari semua Negara di dunia. Bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 25 September 2015, para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda ini sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs mewakili Indonesia. Ada 17 tujuan utamanya dan perlindungan keberlanjutan eksosistem laut menjadi elemen SDGs ke-14.