(Taiwan/ROC) --- Gerakan rompi kuning (Yellow Vest Movement) telah berlangsung semenjak pertengahan Bulan September lalu. Gerakan protes yang dilakukan oleh masyarakat Perancis ini mengundang perhatian mata dunia internasional. Hingga hari ini, terhitung sudah ada 3 aksi kerusuhan yang terjadi di Kota Paris. Aksi yang menentang kebijakan pemerintah menaikkan pajak bahan bakar, menyerukan ketidakpuasan akan pemerintahan partai berkuasa. Kumpulan massa mendesak pemerintah untuk segera membatalkan ketentuan pajak bahan bakar yang dinilai tidak seimbang dengan kemampuan ekonomi. Pemerintahan Perancis kini harus menghadapi dilema antara kebijakan yang notabene ditetapkan sebagai bagian dari aksi perlindungan lingkungan, dengan perhitungan kemampuan ekonomi masyarakat yang semakin memburuk. 

Kebijakan Energi Emmanuel Macron Dinilai Tak Sesuai dengan Ketentuan Perlindungan Lingkungan

Gerakan sosial “Rompi Kuning” yang terjadi di Perancis disebabkan karena ketidakpuasan masyarakat terhadap nilai pajak bahan bakar yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, di tengah semakin menurunnya standar kehidupan. Frekuensi protes yang terjadi secara terus menerus, memicu kerusuhan besar yang dinilai sangat merugikan Kota Paris. Kebijakan menaikkan pajak bahan bakar yang diprakarsai oleh Presiden Emmanuel Macron, adalah tidak lain dikarenakan ingin memerangi pemanasan global. Tidak disangka, reaksi masyarakat yang begitu menentang, dan bahkan menyulut aksi kerusuhan sosial. 

Mempromosikan kebijakan memerangi pemanasan global merupakan bagian dari kebijakan politik yang didengungkan oleh Emmanuel Macron ketika dirinya mencalonkan diri sebagai Presiden Perancis pada tahun 2016 lalu. Dia bahkan membuat slogan untuk membuat planet ini lebih hebat lagi, ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk keluar dari Persetujuan Paris pada tahun 2017. Pernyataan dari Emmanuel Macron dinilai sebagai bukti akan keteguhan Perancis sebagai pemrakarsa perjanjian tersebut. Ia pun mulai menetapkan tujuan untuk mengurangi gas emisi karbon di Perancis sebanyak 40% sebelum tahun 2030, dan di saat bersamaan Perancis akan mengembangkan energi yang lebih bersahabat bagi bumi. Selama 2 tahun berkuasa,  pajak bahan bakar Negara Perancis diketahui telah meningkat sebanyak 25%. Hal ini masih mengundang niat pemerintah Emmanuel Macron untuk kembali menaikkan pajak bahan bakar pada awal tahun 2019 mendatang. Kabar ini langsung saja mendatangkan reaksi kecaman dari sebagian besar masyarakat Perancis.

Daniel M Kammen yang merupakan salah satu profesor kebijakan energi di Universitas of California Bekerley menilai bahwa setelah Pemerintah Perancis menaikkan pajak bahan bakar minyak, subsidi untuk masyarakat luas mengendarai transportasi umum, hanya berjumlah kurang dari 25% dari pendapatan pajak yang diterima.

Daniel M Kammen merasa Emmanuel Macron belum sepenuhnya memanfaatkan kebutuhan dana secara maksimal dalam berinvestasi mengembangkan energi yang lebih ramah lingkungan. Ia melanjutkan Pemerintah Perancis dapat memanfaatkan penerimaan pajak untuk mengurangi harga penjualan kendaraan listrik. Atau mensubsidi masyarakat yang bermukim di pinggiran kota yang tidak memiliki transportasi massal, untuk mengendarai taxi listrik. Hal ini dipercaya dapat mengurangi niat masyarakat untuk mengendarai kendaraan pribadi.

Kebijakan Melindungi Lingkungan yang Mengabaikan Kehidupan Masyarakat

Alasan utama mengapa masyarakat berompi kuning melakukan gerakan sosial, adalah bukan lain untuk menentang berbagai kebijakan Emmanuel Macron, yang dinilai tidak mempertimbangkan penderitaan penduduk dengan penghasilan rendah yang tersebar di luar kota-kota besar. Saat kampanye, Macron berjanji akan membantu pengangguran Perancis dan mengembalikan kembali kepercayaan diri mereka. Namun kini, dukungan bagi Presiden tersebut merosot dan hanya tersisa 23%.

Kebijakan perlindungan lingkungan yang didengungkan oleh Presiden Macron dinilai telah mengabaikan para pekerja yang berdomisili di pinggiran kota. Mereka diketahui hanya dapat bergantung pada transpoortasi pribadi, mengingat sulitnya mendapatkan transportasi massal di pinggiran kota. Kenaikan pajak bahan bakar jelas mempersulit kehidupan mereka. Ditambah lagi Emmanuel Macron telah menangguhkan pajak para konglomerat, membuat dirinya disebut sebagai Presiden Para Konglomerat. Salah satu peneliti dari Harvard’s Kennedy School Vonda Brunsting mengemukakan Emmanuel Macron telah melakukan kekeliruan yang besar. Di satu sisi ia berteriak untuk mengurangi pemanasan global dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah lingkungan. Namun di sisi lain, ia telah mengabaikan kehidupan masyarakat luas yang berteriak kesusahan.