Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Perpres ini dikenal sebagai Publisher Rights atau Hak-hak Penerbit. Perpres akan mulai berlaku enam bulan sejak diundangkan pada 20 Februari 2024.

Perpres ini muncul setelah banyaknya perusahaan platofm digital penyebar informasi seperti Google, Instagram, Facebook, Tiktok dan lain-lain dan mengancam ekosistem industri media jurnalistik. Karena itu, pemerintah ingin menata ekosistem perusahaan platform digital dalam hubungannya dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

Seperti apa masa depan pers Indonesia usai terbitnya Perpres ini? Apa dampak kehadiran Perpres ini bagi masyarakat? Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama Paulus Tri Agung Kristanto, Anggota Dewan Pers selaku Ketua Komisi Pelatihan, Pendidikan dan Pengembangan Profesi, Elin, Perwakilan Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Dwi Eko Lokononto, Owner Beritajatim.com.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]