Pagebluk COVID-19 seakan menjadi kambing hitam dalam percepatan pengesahan UU Minerba tahun 2020. Sempat ditolak publik pada September silam, nyatanya revisi ini disahkan pada Mei 2020. Dalam revisi UU Minerba setidaknya ada 83 pasal diubah dan 50 pasal baru.  Prosesnya yang cepat mengundang banyak pertanyaan. Siapa yang diuntungkan dari revisi UU Minerba? Benarkah ini upaya pemerintah untuk hilirisasi industri tambang? Asumsi Bersuara kembali kedatangan Ekonom Senior Faisal Basri untuk memebahas secara komprehensif mengenai isu ini.

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Warganet beberapa waktu lalu dihebohkan dengan kasus kerugian yang dialami oleh nasabah perencana keuangan. Korban mengaku, niatan awal memakai perencana keuangan karena ingin berinvestasi rutin di pasar saham lewat bantuan ahli. Sayangnya, yang didapati malah boncos. Lebih dari itu ternyata perencana keuangannya tidak terdaftar kedalam Asosiasi Perencana Keuangan Indonesia. Bersama finance enthusiast Jessica Wijaya (@jesswjk), Rayestu akan membahas seputar kisruh kasus perencana keuangan yang sedang ramai semingguan terakhir ini.

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Sebuah pepatah yang menyiratkan jika kita saling bahu-membahu alhasil lebih mudah menghadapinya. Dalam kondisi pandemi, dimana bencana tidak lagi bersifat alamiah. Situasi mengharuskan setiap kota untuk aktif dalam proses mitigasi. Hal ini melingkupi; membuat perencanaan sebelum bencana terjadi, merespons bencana di masa tanggap darurat, dan tindakan – tindakan yang perlu diambil di masa pemulihan bencana.  Hal ini bisa dicapai jika pemahaman riset—terutama riset aglomerasi menjadi dasar pengambilan kebijakan agar tak salah arah. Bersama dengan Ibu Harkunti Pertiwi Rahayu,  seorang pengajar di Insititut Teknologi Bandung (ITB) dan Ketua Asosiasi Ahli Bencana Indonesia akan menjelaskan betapa pentingnya perspektif aglomerasi dalam penanganan bencana. Apakah sebuah kota bisa menghadapi bencana secara mandiri? Bagaimana sebuah kota menghadapi bencana yang berdampak pada perekonomian di kota tersebut?

Fitri Bintang Timur, Peneliti CSIS dan Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia akan berbincang dengan rayestu mengenai ketegangan di Hongkong. Sejak Cina di berlakukan undang-undang keamanan nasional, sejumlah warga Hongkong mulai khawatir dan merasa Cina sedang berusaha mengurangi otonomi Hongkong. UU ini dianggap akan menebar ketakutan dan membungkam ruang publik di wilayah Hongkong. Tidak hanya itu, lewat UU tersebut Cina akan mendirikan kantor keamanan baru di Hong Kong yang tidak berada di bawah yurisdiksi otoritas Hongkong. UU ini juga berpotensi menangkap warga asing yang dari luar negeri saat kedatangannya di Hong Kong. Apakah UU ini sebegitu menakutkan bagi warga Hongkong? Bagaimana sikap Indonesia sejak diberlakukan UU Keamanan Nasional Cina dan apa yang bisa kita pelajari?  

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 yang mengatur tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia beserta berbagai petunjuk teknis lainnya yang dianggap menuai kontroversi karena mengizinkan benur (benih lobster) bisa diekspor. Menteri Edhy Prabowo berdalih kalau larangan ekspor tersebut justru lebih banyak mudaratnya kepada nelayan. Dia juga bilang kalau lobster jauh dari kata punah.  Ahmad Baihaki, seorang konsultan independen di bidang kelautan dan perikanan akan banyak membahas isu kebijakan perikanan di Indonesia. Apa sebenarnya maslaah utama dari nelayan di Indonesia? Benarkah dengan membuka keran ekspor justru lebih menguntungkan nelayan? Dengan garis pantai terpanjang di ASEAN mengapa kita tidak berfokus untuk melakukan budidaya di sektor perikanan?

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Hiruk-pikuk persoalan pandemi perlahan membuat kita bosan. Jauh dari situ, Asumsi Bersuara kedatangan seorang Fahri Hamzah. Mantan Wakil Ketua DPR yang sekarang mencoba peruntungan baru lewat Partai Gelora, bentukannya bersama Anis Matta dan Mahfudz Siddiq. Pertanyaan terkait ideologi partai yang terkesan serupa dengan PKS menjadi tantangan Fahri dkk. Berkaca pada pemilu 2019, tidak ada partai baru yang berhasil lolos ke Senayan, akankah Gelora bernasib sama? Kami juga berkesempatan untuk tahu  bagaimana pandangan beliau tentang sistem pemilu dan regulasi financial budgeting untuk partai politik.

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Kebijakan narkotika di Indonesia dianggap terlalu punitif. Hasilnya, kapasitas lapas menjadi overcrowding. Padahal dibanyak negara sudah mulai ada wacana untuk dekriminalisasi narkoba, bahkan ada beberapa negara yang mulai proses legalisasi. Pada episode Asumsi Bersuara with Rayestu minggu ini, kita kedatangan Yosua Octavian. Koordinator Penanganan Kasus Narkotika di LBH Masyarakat. 

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Pemerintah sempat menerbitkan global bonds dengan total 4,3 milliar dollar sebagai upaya memperoleh pendanaan untuk keluar dari krisis COVID-19. Global bonds ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Selanjutnya, pemerintah juga menerbitkan Obligasi Ritel Indonesia (ORI017) yang bertujuan untuk fleksibilitas bagi APBN dan menjaga likiuditas dalam negeri. ORI017 diklaim sebagai stimulus untuk tetap berada di jalur aman pasar domestik. Dengan bunga (fixed rate) 6,4% tiap tahunnya dan klaim tidak akan gagal bayar menjadi nilai tawar dari ORI017. Bersama dengan Direktur Surat Utang Negara Kang Deni Ridwan, Asumsi Bersuara berkesempatan untuk membahas potensi ORI017. Apakah penerbitannya justru menambah beban utang negara jauh lebih besar? Bagaimana mekanisme ORI017 menjaga daya beli masyarakat dan menjadi pilihan yang tepat  semasa pandemi?

Selengkapnya hanya di Asumsi Bersuara!

Orang kehilangan pekerjaan karena diminta menghentikan pekerjaannya akibat COVID-19. Situasi pandemi membuat aktivitas perekonomian berhenti dan membuat gelombang phk besar - besaran. Pemerintah merespon dengan menyiapkan anggaran sejumlah 695,2T atau sepertiga dari APBN sebagai upaya stimulus untuk bisa keluar dari ancaman resesi akibat COVID-19. Melalui UU No. 2 tahun 2020. Pemerintah juga merevisi angka defisit anggaran terhadap APBN. Bersama Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Beliau akan membahas mengenai kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi. Apakah pump priming fiscal cukup untuk melewati badai pandemi ini? Dan bagaimana relaksasi pajak dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat?

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Desentralisasi di Indonesia ternyata membuat dinasti politik punya eskalasi yang jauh lebih besar dan terstruktur. Ada ratusan kepala daerah dan anggota legislatif yang punya afiliasi satu sama lain. Banyak jalan bagaimana seseorang mulai membentuk trah politiknya. Ada yang bermula dari anak ketua partai, istri kepala daerah atau mantan ASN. Lantas, bagaimana konstitusi melihat dinasti politik? Bukankah demokrasi menjamin keadilan terhadap kekuasaan politik secaa berkala? Mungkinkah berdampak buruk? Pada episode kali ini Asumsi Bersuara akan bakalan membahas dinasti politik bareng Yoes C. Kenawas. Kandidat PhD Political Science di Northwestern University.

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!