Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Manajemen Garuda Indonesia memutar otak untuk menyehatkan perusahaan penerbangan pelat merah tersebut. Garuda Indonesia memiliki rencana melepas saham beberapa anak usaha ke pasar modal sejalan dengan permasalahan keuangan yang membelit perseroan. Manajemen Garuda Indonesia telah memiliki rencana melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) jauh sebelum akhirnya perseroan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2011. #GarudaIndonesia #GIAA #BUMN #Garuda

Krisis energi di Eropa dinilai dapat menjadi pelajaran bagi banyak negara, terutama Indonesia untuk menjaga ketahanan energi dengan cara mengurangi ketergantungan pada pasar energi fosil dan mempersiapkan secara matang transisi ke energi baru terbarukan (EBT).  Hemm, kira-kira apakah dinamika global jadi faktor utama penentu kebijakan transisi energi nasional? Lalu, bagaimana publik menilai strategi pemerintah menghadapi transisi energi, terutama dalam pengembangan energi baru terbarukan?  Terima kasih, Peneliti INDEF Abra Talattov, yang sudah berkenan mampir di lapak Djorgi "Podjok Energi". Semoga dapat memberikan perspektif di sektor energi nasional.  #EBT #transisienergi #PLN

Penentuan panglima Tentara Nasional Indonesia menjadi ranah tunggal Presiden dengan persetujuan DPR RI. Dengan demikian, personal seorang panglima dengan Presiden RI menjadi faktor penentu keterpilihan menjadi pemimpin seluruh matra angkatan bersenjata. Maka menjadi sebuah kejutan ketika Panglima TNI Laksamana Widodo A.S memperpanjang masa pensiun KSAD Endriartono Sutarto hingga 5 tahun atau sampai 30 April 2007. Sosok yang seharusnya pensiun pada 2002 itu kemudian diusulkan Presiden Megawati menjadi Panglima TNI dan dilantik pada 7 Juni pada tahun yang sama. #PanglimaTNI #TNI #PresidenRI

Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Sri Mulyani dan DPR RI telah menyepakati Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu aturan dari beleid pengaturan pajak terbaru ini adalah semakin kaya warga negara, maka pajak yang dibayarkannya semakin mahal.  Semangat pengenaan pajak lebih  tinggi bagi orang yang semakin kaya ini tidak hanya terjadi saat ini, namun setiap kali Undang-undang pajak disusun. Bisnis Indonesia edisi 6 Oktober 1994 juga menyoroti aturan dalam revisi undang-undang perpajakan itu. #Pajak #Perpajakan #Harmonisasi #OrangKaya

Nirwan Dermawan Bakrie menandatangani perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (PKPS-APU) pada 15 November 2000 dengan jumlah utang Rp3,59 triliun. Pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional -yang kemudian hari bersalin nama menjadi Perusahaan Pengelola Aset (PPA)- mengincar PT Bumi Resources Tbk (BUMI) milik Nirwan Dermawan Bakrie untuk menyelesaikan permasalahan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).