Bupati Pati, Sudewo resmi membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2025. Kebijakan kenaikan PBB-P2 menuai reaksi penolakan warga yang keberatan dengan kenaikan sebesar 250 persen. Semula bupati beralasan kenaikan PBB dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan RS dan memperbaiki infrastruktur. Bagaimana menyoroti kebijakan pemerintah yang menuai penolakan di masyarakat?

Wawancara bersama Pengamat politik dan kebijakan publik dari Univ Diponegoro - Nur Hidayat Sardini (NHS)