Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa ditekan hingga 0 persen pada 2027. Target ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan jutaan warga dari kemiskinan.

Namun, seberapa realistis target tersebut? Program apa saja yang disiapkan pemerintah untuk mencapainya? Dan yang tak kalah penting, apakah berbagai program pengentasan kemiskinan selama ini benar-benar efektif menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan?

Di episode kali ini, kita akan membedah strategi pemerintah menuju 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2027, melihat tantangan di lapangan, serta mengukur sejauh mana target tersebut dapat diwujudkan.

TALK :: Pengamat Ekonomi dan Energi, Salamuddin Daeng & Pegiat Hak Buruh, Raymond J Kusnadi

Presiden Prabowo Subianto meyakini jutaan masyarakat Indonesia dapat keluar dari kemiskinan melalui pengelolaan kekayaan negara dan penguatan peran pemerintah.

Namun, bagaimana target tersebut jika dibandingkan dengan kondisi kemiskinan di lapangan? Sejauh mana kebijakan pemerintah telah dirasakan manfaatnya masyarakat, dan apa yang masih perlu diperbaiki?

Simak perbincangan bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago.

BNPB mengerahkan 53 armada udara untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera dan Kalimantan. Namun, asap pekat dan terbatasnya jarak pandang menjadi kendala operasi water bombing.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan tantangan pemadaman di lahan gambut hingga upaya operasi modifikasi cuaca (OMC).

Senator DPD RI asal Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang menyoroti pembelajaran tatap muka yang tetap berlangsung di tengah kabut asap karhutla.

Ia menegaskan keselamatan dan kesehatan siswa harus menjadi prioritas, sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tetap bisa disalurkan dengan skema lain jika pembelajaran dilakukan dari rumah.

Teras juga mendorong pemerintah memperkuat penanganan karhutla, termasuk dukungan water bombing untuk wilayah yang sulit dijangkau.

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang telah melahirkan kepemimpinan baru untuk periode 2026–2031. Kini, perhatian tertuju pada arah perjalanan PBNU di bawah nakhoda baru.

Apa saja tantangan yang akan dihadapi kepengurusan baru? Bagaimana menjaga soliditas internal sekaligus memperkuat peran NU di tengah dinamika sosial, politik, dan keagamaan?

TALK :: Pengurus Lakpesdam PBNU Dr Muhammad Najih Arromadloni & Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak bisa hanya dibebankan kepada perusahaan. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan, terutama di tengah kemarau panjang.

Pernyataan itu disampaikan Eddy dalam Talk Highlight Radio Elshinta, Rabu (26/8/2026), saat membahas persoalan karhutla dan sorotan terhadap industri kelapa sawit.

Pakar Hukum Kehutanan dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Dr. Sadino, S.H., M.H., menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak bisa hanya dibebankan kepada perusahaan. Penentuan pihak yang bertanggung jawab harus berdasarkan lokasi, subjek, dan penyebab kebakaran.

Nahdlatul Ulama atau NU bukan sekadar organisasi keagamaan. Dengan basis massa yang besar dan pengaruh sosial yang kuat, NU kerap menjadi salah satu kekuatan penting dalam dinamika politik Indonesia.

Lantas, seberapa strategis posisi NU dalam politik nasional? Apakah kedekatan dengan NU menjadi modal politik bagi para kandidat dan partai? Dan bagaimana NU menjaga independensi organisasi di tengah tarik-menarik kepentingan politik?

TALK :: Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC), Dosen FISIB Univ Trunojoyo Madura, Surrochim Abdussalam & Pengamat politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar

Penyakit TB di Indonesia masih berada di jajaran negara dengan kasus tertinggi di dunia. Namun, TB bukanlah vonis akhir. Data dari Kementerian Kesehatan RI, Sulawesi Selatan masuk ke dalam 8 provinsi dengan beban kasus TB tertinggi di Indonesia. Angkanya bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan ancaman nyata. hingga pertengahan tahun 2026, terdeteksi sebanyak 19.834 kasus TB dari target estimasi penemuan sebesar 45.472 kasus. Artinya, masih ada sekitar 25 ribu penderita yang belum terdeteksi.

Langkah pertama menuju kesembuhan dimulai dari garis depan fasilitas kesehatan, pemeriksaan TB dipuskesmas saat ini sudah semakin canggih dengan teknologi Tes Cepat Molekuler (TCM) yang akurat mendeteksi Bakteri dalam hitungan jam. Namun, kecanggihan teknologi tak akan memutus rantai penularan jika pengobatan enam bulan terhenti di tengah jalan. Tantangan terbesar di lapangan adalah kepatuhan.

Menuntaskan TB di Sulawesi Selatan bukan sekadar tugas tenaga kesehatan, melainkan ikhtiar kolektif bersama. Berani periksa, tuntaskan obat, selamatkan sesama.

TOSS TB TEMUKAN obati sampai sembuh,

Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang sekaligus Sekjen Gernas Ayo Mondok, KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans, menyebut Muktamar Ke-35 NU harus menjadi momentum rekonsiliasi sekaligus mengembalikan khitah NU seperti yang diharapkan para pendirinya.