Radio Elshinta

Bersama Narasumber :

1. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya (Unesa) - Hananto Widodo

2. Pemerhati Kebijakan Publik/Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT) - Sugiyanto Emik

Di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran, alokasi dana kehumasan yang besar justru mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan influencer ketimbang media konvensional. Bersama Anggota Dewan Pers, Abdul Manan, episode ini membahas secara mendalam bagaimana disrupsi media, kredibilitas jurnalisme, serta tantangan bertahan hidup bagi media arus utama dan daerah di tengah dominasi era digital. Dengarkan diskusi lengkapnya hanya di sini!

Apa sebenarnya implikasi hukum tata negara dan politik di balik kabar niatan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Bersama Pakar Hukum Tata Negara, BV. Susi Dwi Harijanti, episode ini membahas secara mendalam dari sudut pandang konstitusi, proses hukum di PTUN dan Mahkamah Konstitusi, hingga bagaimana dinamika serta peta kekuatan politik elite menyongsong tahun 2029. Dengarkan analisis lengkapnya hanya di sini!

Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyikapi polemik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Secara konstitusional, HMP merupakan salah satu instrumen pengawasan DPR yang memiliki mekanisme dan persyaratan tertentu. Sejauh mana penggunaan hak tersebut dapat berimplikasi terhadap posisi Wakil Presiden? Berikut penjelasan Anggota DPR RI Fraksi PKS, Riyono.

Bersama Narasumber :

1. Ketua Umum Gibranisti - Taufik BilFaqih

2. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) - Iwan Setiawan

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menuntaskan penanganan tiga infrastruktur konektivitas pascabencana di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dengan progres fisik mencapai 100%. Penanganan meliputi rekonstruksi dua ruas jalan dan penggantian Jembatan Lawe Mengkudu I di Kecamatan Ketambe, untuk memulihkan akses transportasi dan mendukung kembali aktivitas masyarakat. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemulihan konektivitas menjadi salah satu prioritas utama Kementerian PU dalam penanganan infrastruktur pascabencana.

Masa sidang DPR RI kembali dibuka dengan sorotan tajam pada wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah polemik keabsahan syarat administrasi pendidikan, putusan Mahkamah Agung, hingga manuver partai politik, bagaimana kubu pendukung melihat tekanan ini? Bersama Ketua Umum Gibranisti, Taufik Bilfagih (Bang Bil), serta interaksi panas bersama para pendengar Elshinta, episode ini mengulas secara mendalam argumen hukum, legitimasi pencalonan, hingga adu prespektif di balik bola liar politik parlemen

Pengunduran diri tiga petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI)—Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagus Oka—dari posisi menteri dan wakil menteri dalam satu malam memicu teka-teki besar di ruang publik. Apakah ini bentuk survival strategy politik di tengah meredupnya pengaruh faksi Solo, atau sinyal pergeseran peta koalisi pemerintahan Prabowo Subianto? Bersama Direktur Eksekutif Lembaga Literasi Politik Indonesia (LPI), Dr. Ujang Komarudin, serta masukan kritis dari para pendengar Elshinta, episode ini mengulas secara tajam dinamika kekuasaan, nasib masa depan PSI, dan arah konsolidasi politik nasional saat ini.

Di tengah himpitan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, ruang publik diwarnai oleh gelombang spekulasi terkait isu dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama-nama besar di lingkungan penegak hukum. Bersama Pakar Hukum Tata Negara Universitas Trunojoyo Madura, Fauzin Ahmad, S.H., LL.M., serta interaksi langsung dengan para pendengar setia Elshinta dari berbagai daerah, episode ini membedah batas antara penegakan hukum yang profesional, kedaulatan negara, serta keresahan nyata masyarakat bawah yang mendesak adanya transparansi dan kepastian dari pemerintah.

Rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyadapan oleh DPR kembali memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan negara dalam melakukan penyadapan.

Di satu sisi, penyadapan dinilai menjadi salah satu instrumen penting bagi aparat penegak hukum dan intelijen untuk mengungkap tindak pidana serta menjaga keamanan negara.

Namun, di sisi lain, kewenangan tersebut juga menyangkut hak privasi warga negara yang harus dilindungi. Tanpa aturan dan mekanisme pengawasan yang jelas, penyadapan berpotensi disalahgunakan dan mengancam kebebasan masyarakat.

Lantas, bagaimana RUU Penyadapan nantinya mengatur kewenangan aparat, mekanisme perizinan, hingga pengawasan terhadap tindakan penyadapan?

Bagaimana memastikan kepentingan keamanan negara tetap terjaga tanpa mengorbankan hak privasi masyarakat?

TALK :: Anggota Ombudsman RI periode 2026–2031/Wakil Ketua LPSK periode 2019–2024/Komisioner Komnas HAM periode 2012–2017 Dr. Maneger Nasution, S.Ag., M.A., M.H. & Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen