Presiden Prabowo Subianto menilai kinerja pemerintahannya “OKE” setelah hampir dua tahun memimpin. Namun, apakah capaian tersebut benar-benar tercermin dalam kondisi masyarakat?

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Ricky Tamba, menjelaskan dasar penilaian tersebut, mulai dari pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, daya beli, lapangan kerja, hingga tata kelola pemerintahan.

Dalam wawancara Radio Elshinta Edisi Pagi, dibahas pula apakah rapor “OKE” tersebut dapat diuji dengan data BPS dan Bank Indonesia, bagaimana pemerintah merespons kritik publik, serta pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan.

Temuan senjata dan narkoba di sekolah, apa dampaknya bagi dunia pendidikan?

Narasumber:

Pkl 23:00 ::: Ketua PB PGRI, Dudung Abdul Qadir

&

Pkl 24:00 ::: Praktisi, Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Pemerintah tengah menyelidiki kemunculan makalah yang mengusulkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai nominasi Nobel Perdamaian 2026. Selain itu, pemerintah juga memastikan keaslian surat yang mengatasnamakan Kementerian Dalam Negeri dan viral di media sosial terkait usulan tersebut.

Bagaimana perkembangan investigasi yang dilakukan pemerintah?

Simak penjelasan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Ricky Tamba.

Apakah udara yang kita hirup hari ini benar-benar aman?

Tuberkulosis (TB) masih menjadi tantangan kesehatan serius di Indonesia. Melalui liputan Feature khusus ini, simak bagaimana Provinsi Jawa Tengah berpacu dengan waktu dalam menekan angka penyebaran TB melalui gerakan nasional TOSS TB (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

Di episode ini, Anda akan mendengarkan:

• Capaian & Angka: Penemuan kasus TB (Case Detection Rate) di Jawa Tengah yang telah mencapai 84% serta tingkat kesembuhan yang terus meningkat.

• Suara Medis & Pendamping: Penjelasan dari tenaga kesehatan dan kisah nyata dedikasi pendamping/kader dalam memastikan pasien patuh minum obat.

• Kisah Penyintas: Pengalaman Pak Jan (73 tahun) dan penyintas TB di Semarang yang berhasil kembali sehat dan segar.

• Pesan Edukasi: Mengenali gejala awal, pengobatan gratis di Puskesmas, hingga bahaya menghentikan obat sebelum tuntas (resistensi obat).

Mari hapus stigma, ulurkan tangan, dan saling menjaga demi mewujudkan Indonesia Bebas TB 2030.

🎙️ Persembahan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI bekerja sama dengan Radio Elshinta.

📌 Ingat TOSS TB: Temukan, Obati Sampai Sembuh! Batuk jangan dipendam, TB jangan dirahasiakan.

Kawal RUU Perampasan Aset, bagaimana tak berakhir digugat ke MK?

Narasumber:

Pkl 23:00 ::: Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggara (FITRA), Badiul Hadi

&

Pkl 24:00 ::: Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

BPS umumkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II mencapai 5,29 persen, Apa dampaknya bagi rakyat?

Narasumber:

Pkl 23.00 ::: Ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamudin Daeng

&

Pkl 24.00 ::: Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

BPS mencatat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 mencapai 5,29 persen. Namun, di saat yang sama masyarakat masih menghadapi tekanan daya beli, lapangan kerja, dan biaya hidup.

Bagaimana pemerintah menjelaskan perbedaan antara capaian ekonomi secara makro dengan kondisi yang dirasakan masyarakat, serta langkah apa yang akan ditempuh agar pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas dan inklusif?

Pembahasannya bersama Tim Pakar Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus berpihak kepada petani sawit melalui pembenahan tata niaga, pengawasan harga tandan buah segar (TBS), hingga pemberantasan praktik under invoicing dan transfer pricing yang dinilai merugikan negara dan petani.

“Saya Menteri Pertanian selalu berpihak kepada petani kecil. Apa pun risikonya saya tanggung,” tegas Amran dalam Podcast Elshinta bersama Pemimpin Redaksi Radio Elshinta Haryo Ristamaji yang tayang Kamis (30/7/2026).

Amran meminta seluruh perusahaan membeli TBS sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, bahkan mengikuti kenaikan harga CPO dunia dan nilai tukar dolar. Ia juga meminta petani segera melapor jika masih ada perusahaan yang membeli TBS di bawah harga resmi. Menurutnya, pembenahan tata niaga bertujuan menciptakan sistem yang lebih adil agar petani tidak dirugikan saat harga CPO dunia meningkat. Dalam podcast tersebut, Amran mengungkap praktik under invoicing dan transfer pricing telah menyebabkan kerugian negara sangat besar selama puluhan tahun. Pemerintah kini membenahi tata niaga melalui kebijakan ekspor satu pintu untuk memutus praktik tersebut.

“Kerugian negara akibat under invoicing selama 34 tahun mencapai sekitar 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.000 triliun. Apakah ini mau terus dilanjutkan?” ujarnya.

Amran menjelaskan modus yang terjadi adalah perusahaan mengekspor CPO ke perusahaan afiliasinya di luar negeri dengan harga jauh di bawah pasar, kemudian menjual kembali dengan harga sebenarnya sehingga keuntungan berpindah ke luar negeri. Akibatnya, penerimaan pajak dan devisa negara berkurang.

1. Pengamat Hukum Narkotika yang juga Mantan Jubir BNN, Dr. Slamet Pribadi

2. Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Di tengah dominasi platform digital dan pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), bagaimana masa depan jurnalisme Indonesia? Apakah regulasi yang ada sudah cukup melindungi hak ekonomi perusahaan pers dan keberlanjutan media?

Dalam episode ini, Haryo Ristamaji, Pemimpin Redaksi Radio Elshinta, berbincang langsung dengan Dr. Suprapto Sastro Atmojo, Ketua KTP2JB (Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas).

Perbincangan mengupas berbagai isu paling aktual, di antaranya:

* Kerja sama KTP2JB dan KPPU dalam mengawasi kepatuhan platform digital terhadap Perpres Nomor 32 Tahun 2024 (Publisher Rights).

* Desakan revisi UU Hak Cipta agar memberikan pelindungan nyata terhadap hak ekonomi karya jurnalistik.

* Tantangan dan peluang jurnalisme berkualitas di era platform digital dan AI.

* Masa depan ekosistem media yang adil, sehat, dan berkelanjutan di Indonesia.

Sebuah diskusi yang memberikan perspektif mendalam mengenai arah kebijakan media nasional, hubungan antara platform digital dan perusahaan pers, serta pentingnya menjaga kualitas jurnalisme sebagai pilar demokrasi.

🎧 Dengarkan episode ini dan temukan bagaimana Publisher Rights menjadi salah satu kunci menjaga keberlanjutan pers Indonesia di era digital.