Radio Elshinta

Pencopotan Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena dan sejumlah anggotanya buntut penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an memicu sorotan tajam publik. Langkah cepat Polri memberikan sanksi administratif ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana sebenarnya batasan pertanggungjawaban pidana komando (command responsibility) diterapkan dalam kasus ini?

Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan aturan terkait surat keterangan atau Suket penyetaraan ijazah SMA bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memunculkan perhatian terhadap sikap dan langkah partai politik di tengah dinamika politik nasional.

Bagaimana respons partai-partai politik terhadap putusan tersebut? Apakah akan muncul desakan politik, evaluasi, atau justru sikap untuk menahan diri?

Menarik untuk mencermati arah dan sikap masing-masing partai politik, termasuk bagaimana putusan MA ini akan memengaruhi dinamika politik serta posisi Wakil Presiden Gibran ke depan.

Lalu, sejauh mana putusan hukum ini akan menjadi pertimbangan bagi partai politik dalam menentukan sikap?

TALK :: Pakar Komunikasi Politik, Komunikolog Indonesia, sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN), Dr. Emrus Sihombing & Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Shohibul Anshor Siregar

Penggerebekan narkoba kembali dilakukan aparat kepolisian di kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara. Namun, upaya pemberantasan narkoba di kawasan tersebut bukan perkara mudah. Jaringan peredaran narkoba yang diduga telah lama beroperasi menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum.

Lantas, sejauh mana efektivitas penggerebekan dalam memutus mata rantai peredaran narkoba? Apakah penindakan terhadap para pelaku mampu membongkar jaringan hingga ke pemasok utama, atau justru peredaran narkoba akan kembali muncul?

Bagaimana strategi yang diperlukan agar pemberantasan narkoba tidak hanya berhenti pada penangkapan, tetapi juga mampu memutus jaringan dan mencegah kawasan tersebut kembali menjadi pusat peredaran narkoba?

TALK :: Pakar Hukum Narkotika/Mantan Humas BNN yang juga Dosen Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Dr. Slamet Pribadi SH MH & Kepala Divisi OKK (Organisasi, Kaderisasi & Keanggotaan) DPP GERAM yang juga Ketua DPD GERAM Jateng, Havid Sungkar

Kasus pembunuhan ibu dan anak di Madiun, Jawa Timur menuai sorotan luas di masyarakat. Polisi mengungkap terduga DBM diketahui memiliki latar belakang pendidikan tinggi, pekerjaan dengan penghasilan besar, serta tingkat kecerdasan di atas rata-rata. DBM diduga melakukan pembunuhan secara sadis, terhadap istri siri dan anak tirinya serta berupaya menghilangkan jejak dengan menghancurkan jasad kedua korban. Bagaimana seseorang dengan kecerdasan dan kehidupan sosial-ekonomi yang relatif mapan diduga terlibat dalam kejahatan pembunuhan sadis, apa pemicunya?

TALK: Dosen Hukum Pidana & Kriminologi dari Fakultas Hukum Unisba (Universitas Islam Bandung), Prof. Nandang Sambas

Pemerintah berencana memberlakukan Pajak Ekonomi Digital mulai 9 November mendatang. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas basis penerimaan negara seiring pesatnya aktivitas ekonomi digital di Indonesia.

Namun, penerapan pajak ini juga memunculkan sejumlah pertanyaan. Bagaimana dampaknya terhadap penerimaan negara? Apakah berpotensi meningkatkan harga barang dan layanan digital sehingga memengaruhi daya beli masyarakat? Lalu, bagaimana pengaruhnya terhadap pelaku UMKM yang semakin bergantung pada platform digital?

Apakah kebijakan ini mampu menciptakan persaingan usaha yang lebih adil sekaligus mendorong penerimaan negara, atau justru menambah beban masyarakat dan pelaku usaha?

TALK :: Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus & Pengamat Ekonomi dan Keuangan, Irwan Ibrahim

Diskusi Interaktif, Jumat (30/10) Malam :

"Ketua Dewan Penasihat Kadin Hashim Djojohadikusumo ingatkan potensi pelemahan Rupiah hingga Rp.22 ribu, apa yang harus dilakukan?"

Narasumber:

Pkl 23.05 ::: Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya, Prof. Wibisono Hardjopranoto,

&

Pkl 00.05 ::: Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Selama berpuluh-puluh tahun, lebih dari 42.000 pesantren di Indonesia itu hidup, tumbuh, dan berjuang dengan caranya sendiri. Mandiri. Dengan keringat kiai, dengan doa santri, dengan swadaya masyarakat.

Negara hadir, tapi belum sepenuhnya punya rumah yang khusus. Pesantren diurus secara bersamaan dengan direktorat lainnya. Anggarannya nebeng, regulasinya nebeng, programnya nebeng.

Hingga akhirnya, di tahun 2026 ini, sejarah baru itu ditulis. Lahirlah Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama.

Lantas, seberapa strategis kehadiran Ditjen Pesantren ini bagi ekosistem pesantren di Indonesia?

Inilah Talk Highlight bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Pesantren Kemenag RI, Dr. H . Arsad Hidayat, Lc.,M.A.

yanh dipandu oleh Suwiryo.

Diskusi Interaktif: KPK usul harta pejabat yang tidak dilaporkan ke LHKPN dirampas negara, bisakah direalisasi?

1. Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi - Ronald Loblobly

&

2. Pegiat Antikorupsi Lembaga koordinasi pemberantasan korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro

Pembangunan yang sukses bukan hanya soal angka dan data, tapi tentang bagaimana warga merasakan manfaatnya secara nyata!

​Dalam Talk Highlight di Elshinta Bupati Tangerang, Drs. Moch. Maesyal Rasyid, M.Si., bercerita bagaimana arah pembangunan, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tangerang.

https://youtu.be/uLXE177v8dM?si=u7Ql_lo9WgDIX7QJ

Keterlambatan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KPU-Bawaslu 2027–2032 yang melewati tenggat undang-undang memicu kekhawatiran publik. Proses yang terburu-buru berisiko mengabaikan rekam jejak integritas calon, memampatkan uji kelayakan di DPR, hingga mengancam kekosongan kepemimpinan (vacuum of power). Di sisi lain, DPR terkesan menunda demi menunggu Revisi UU Pemilu yang baru. Bagaimana mitigasi yang harus diambil jika RUU Pemilu justru deadlock?

Simak analisanya bersama Asrudin Azwar, Direktur Eksekutif Suara Politik Publik.