Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap potensi kemarau panjang dampak fenomena super El Nino atau Godzilla. BRIN memperkirakan fenomena ini muai terasa pada April 2026 dan berlangsung sepanjang musim kemarau. Fenomena ini diperkirakan semakin kuat karena beriringan dengan Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang turut memengaruhi distribusi hujan di Indonesia.

Bagaimana strategi pemerintah di sektor ketahanan pangan mengantispiasi kemarau panjang?

[Talk] : Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa

Arus balik Lebaran tak hanya menjadi penanda berakhirnya masa libur, tetapi juga momentum meningkatnya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Fenomena urbanisasi ini selalu berulang setiap tahun, namun dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan seperti saat ini, diperlukan langkah antisipasi yang lebih serius agar tidak memicu persoalan sosial baru.

Kota-kota besar kerap menjadi tujuan utama dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, tanpa kesiapan keterampilan dan peluang kerja yang memadai, urbanisasi justru berpotensi menambah angka pengangguran, memicu munculnya kawasan permukiman tidak layak, hingga meningkatkan kerentanan sosial.

Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan perlu memperkuat pengawasan arus masuk pendatang, sekaligus memastikan adanya program pembinaan dan pendataan yang terintegrasi. Di sisi lain, penguatan ekonomi di daerah asal juga menjadi kunci, agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada kota besar sebagai satu-satunya pilihan.

Masyarakat pun diimbau untuk mempertimbangkan secara matang keputusan merantau, termasuk kesiapan mental, keterampilan, serta kepastian pekerjaan. Urbanisasi yang terencana dan terkendali bukan hanya menguntungkan individu, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi secara luas.

Dengan kolaborasi semua pihak, arus balik Lebaran dapat tetap berjalan lancar tanpa diiringi lonjakan masalah sosial di perkotaan.

TALK :: Pengamat Ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar & Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Menyoroti polemik penetapan status tahanan rumah terhadap mantan Menteri Agama yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji oleh KPK.

Apakah langkah ini sudah tepat dari sisi hukum dan rasa keadilan publik? Bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus besar yang menyangkut kepentingan umat?

Simak pembahasan mendalam bersama narasumber kompeten yang akan mengulas dari perspektif hukum, kebijakan publik, hingga transparansi lembaga antirasuah.

Talk :: Direktur KPK Watch - Yusuf Sahide & Pegiat Antikorupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK) - Bejo Suhendro

Isyarat perdamaian kembali muncul dari Donald Trump yang menunda serangan dan membuka peluang negosiasi dengan Iran di tengah konflik yang masih berlangsung . Namun, apakah ini benar langkah menuju akhir perang atau sekadar strategi sementara?

Lalu, apa yang seharusnya dilakukan Prabowo Subianto sebagai bagian dari Board of Peace (BoP)? Haruskah Indonesia mengambil peran lebih aktif dalam diplomasi global, atau tetap fokus pada kepentingan nasional?

Bersama Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Nasional Jakarta, Robi Nurhadi, dan Pengamat Ekonomi Internasional Irwan Ibrahim, kita bahas arah perdamaian dunia, dampaknya bagi Indonesia, serta peluang peran strategis Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Arus mudik Lebaran 2026 dinilai berjalan lancar dan cukup terkendali meski terjadi kepadatan di sejumlah titik. Korps Lalu Lintas Polri mencatat aspek keamanan dan ketertiban tetap terjaga, sementara pelanggaran lalu lintas berhasil ditekan melalui penegakan hukum, baik secara elektronik maupun manual.

Lalu, apa saja catatan penting dari arus mudik tahun ini? Dan bagaimana kesiapan menghadapi arus balik? Simak penjelasan langsung dari Irjen Agus Suryonugroho mengenai evaluasi mudik serta hal-hal yang perlu diperhatikan masyarakat menjelang puncak arus balik.

Presiden menyoroti masih terjadinya inefisiensi anggaran di daerah, mulai dari belanja yang tidak tepat sasaran hingga penggunaan dana yang belum menyentuh kebutuhan utama masyarakat. Kritik ini memunculkan pertanyaan besar: apa yang sebenarnya harus dibenahi dalam tata kelola anggaran daerah?

Apakah persoalannya ada pada perencanaan, pengawasan, atau justru integritas pengelolanya? Dan langkah konkret apa yang bisa segera dilakukan agar APBD lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi publik?

Simak perbincangan bersama Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Suparman, serta Sekretaris sekaligus Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, yang akan mengulas persoalan ini dari sisi pengawasan, tata kelola, hingga solusi perbaikan ke depan.

Kenaikan harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik global mendorong pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari penghematan energi, kebijakan work from home (WFH) satu kali dalam seminggu bagi pekerja dan pelajar, hingga wacana pemotongan gaji pejabat.

Namun, bagaimana dunia usaha merespons kebijakan tersebut? Apakah langkah ini efektif menekan dampak ekonomi, atau justru menimbulkan tantangan baru bagi sektor bisnis?

Simak perbincangan bersama Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN), Dr. John N. Palinggi, MBA, yang akan mengulas perspektif dunia usaha terhadap kebijakan pemerintah di tengah tekanan global.

Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Timur Tengah di tengah situasi kawasan yang masih memanas. Keputusan ini memunculkan perdebatan: langkah tepat demi keselamatan pasukan, atau justru perlu dipertimbangkan untuk dibatalkan sepenuhnya?

Dalam episode ini, kami mengulas dari berbagai sudut pandang bersama Soleman B. Ponto, pengamat militer dan intelijen, serta Shohibul Anshor Siregar, pengamat politik.

Bagaimana risiko di lapangan, posisi Indonesia dalam misi perdamaian dunia, hingga pertimbangan strategis di balik keputusan tersebut? Simak pembahasannya secara mendalam hanya di podcast ini.

Menag sepekan

1. Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 sebagai momentum memperkuat persaudaraan dan merawat harmoni di tengah keberagaman.

2. Kementerian Agama mendukung pembatasan akses media sosial bagi anak dibawah usia 16 tahun sebagai upaya perlindungan resiko ruang digital.

3. Kementerian Agama mengumumkan Hari Raya Idul Fitri 1447 H jatuh pada hari sabtu 21 Maret 2026

WFH satu hari dalam seminggu untuk ASN dan karyawan swasta digadang-gadang sebagai solusi hemat BBM di tengah mobilitas tinggi. Tapi, seberapa efektif kebijakan ini dalam menekan konsumsi bahan bakar dan kemacetan? Apakah benar bisa berdampak signifikan, atau justru hanya terasa di permukaan? Simak pembahasan lengkapnya dari berbagai sudut pandang—mulai dari efisiensi energi, produktivitas kerja, hingga dampaknya bagi ekonomi dan pola hidup masyarakat.

Talk:

- Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syeh Yusuf (UNIS), Tangerang, Banten, Adib Miftahul

- Pengamat Ketenagakerjaan, Timbul siregar