Radio Elshinta

Indonesia kaya akan sumber daya mineral. Namun, siapa yang menentukan harga dan mengendalikan perdagangannya?Bagaimana Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) dapat menjadi instrumen kedaulatan ekonomi Indonesia?Simak perbincangan menarik bersama Said Didu, pemerhati kebijakan publik yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN, dipandu Haryo Ristamaji, Pemimpin Redaksi Radio Elshinta.

Pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pendidikan generasi muda. Namun, tantangan dalam pengasuhan, kedisiplinan, dan perlindungan santri menuntut perhatian serius. Bersama Tuan Guru Bajang (TGB) Dr. TGH. M. Zainul Majdi, simak pembahasan mengenai tantangan pesantren saat ini dan upaya mewujudkan lingkungan pendidikan Islam yang aman, berkualitas, serta ramah anak.

Usulan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengubah unsur kerugian negara dalam delik korupsi menuai kontroversi. Benarkah langkah ini sebatas menyelaraskan hukum Indonesia dengan standar UNCAC dan memberi kepastian hukum bagi pengambil keputusan bisnis di BUMN? Lantas, bagaimana dampaknya terhadap pemberantasan korupsi, serta peran KPK dan PPATK dalam menelusuri aliran dana ilegal dan membuktikan suap? Simak pembahasannya bersama pakar hukum perbankan FHUI dan anti pencucian uang, Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.

"Pemerintah Wacanakan Definisi Baru Korupsi Hanya Sebatas Praktik Suap, Apa Dampaknya?"

Narasumber:

Pkl 23.05 ::: Koordinator KOSMAK (Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi), Ronald Loblobly

&

Pkl 00.05 ::: Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk melihat sejauh mana komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, termasuk melalui pendidikan keagamaan dan pesantren.
Salah satu momentum penting bagi dunia pesantren adalah lahirnya Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama. Kehadiran direktorat jenderal ini menjadi babak baru dalam penguatan tata kelola pesantren, sekaligus melanjutkan gagasan dan perjuangan yang telah dirintis sejak pemerintahan sebelumnya.
Lantas, bagaimana Kementerian Agama menerjemahkan momentum ini menjadi kebijakan nyata yang mampu memperkuat kemandirian pesantren, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menjamin santri mendapatkan kesempatan yang setara untuk meraih masa depan?
Talk Highlight Bersama Menteri Agama RI, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A

Bertepatan dengan 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Greenpeace Indonesia menggelar aksi di Bundaran HI untuk menagih komitmen penanganan krisis iklim dan dampaknya terhadap biaya hidup masyarakat. Lantas, bagaimana tanggapan pemerintah terhadap tuntutan ini? Simak perbincangannya bersama Ricky Tamba (Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI).

Penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh hanya menyasar pelaku pembakaran di lapangan, tetapi juga harus menelusuri dugaan keterlibatan korporasi dan pihak yang memperoleh keuntungan.

Setelah Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura (NEA) merilis dugaan keterlibatan tiga perusahaan Indonesia dalam karhutla yang asapnya berpotensi mencapai Singapura, bagaimana langkah hukum Indonesia terhadap korporasi, termasuk perusahaan bermodal asing? Apa saja hambatan penerapan sanksi pidana dan perdata jika kepemilikan modal berada di luar negeri?

Simak pembahasan selengkapnya bersama Guru Besar Hukum Lingkungan dan Hukum Administrasi Universitas Airlangga, Prof. Dr. H. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

#RadioElshinta #Karhutla #PenegakanHukum #HukumLingkungan #KebakaranHutan

Karhutla: 98 korporasi disidik, penegakan hukum diuji

Bersama Narasumber

1. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Tarumanagara (Untar), Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

2. Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut, Jaka Kelana Damanik

#DiskusiInteraktif Tanpa Status Bencana Nasional, Seberapa Efektif Penanganan Karhutla?

TALK: Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo

&

Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Pesantren bukan hanya tempat menimba ilmu agama, tetapi juga ruang bagi anak-anak untuk tumbuh, membangun karakter, dan menanamkan akhlak mulia. Karena itu, pesantren harus menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Kementerian Agama kini menempatkan Pesantren Ramah Anak sebagai salah satu prioritas, terlebih dengan lahirnya Direktorat Jenderal Pesantren yang diharapkan mampu memperkuat perlindungan santri di seluruh Indonesia.

Lantas, bagaimana mewujudkan pesantren yang tidak hanya unggul dalam pendidikan agama, tetapi juga mampu menjamin hak, keselamatan, dan masa depan anak-anak? Bagaimana membangun budaya pengasuhan yang penuh kasih sayang tanpa menghilangkan nilai kedisiplinan dan tradisi pesantren?