Pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dari Nanik S. Deyang kepada Sudaryono memunculkan harapan baru terhadap perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Koalisi Masyarakat Sipil MBG Watch menilai pergantian pimpinan saja tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit program tersebut.

Dalam wawancara Radio Elshinta, Juru Bicara MBG Watch Annete Mau menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, transparansi anggaran, dugaan konflik kepentingan, hingga efektivitas MBG dalam meningkatkan gizi anak. MBG Watch juga mendesak pemerintah melakukan audit investigatif serta membuka hasil evaluasi program kepada publik.

Seperti apa tantangan yang menanti Kepala BGN yang baru? Simak perbincangan lengkapnya berikut ini.

Setiap tanggal 23 Juli, Indonesia memperingatai Hari Anak Nasional. Peringatan HAN 2026 berfokus pada pemenuhan hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, baik di keluarga, sekolah, maupun ruang digital. Tahun ini, pemerintah mengusung tema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan" yang disertai peluncuran kampanye Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas #RANA).

Apa catatan dari para Stake Holder Perlindungan Anak, untuk Peringatan Hari Anak, 2026. Yang menjadi sorotan dari tahun ke tahun adalah meningkatnya kasus kekerasan pada Anak, termasuk kejahatan seksual pada anak, baik dirunag bermain, ruang keluarga, ruang belajar bahkan ruang digital.

Angka tersebut tidak pernah turun, cenderung naik.

Apa masukan rekomendasi KomnasPA pada Pemerintah terkait hal itu..?

Narasumber : Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Agustinus Sirait, S.E.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono menjadi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru menggantikan Nanik S Deyang, yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Namun, sejumlah pengamat bersikap skeptis atas pemilihan Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru karena bukan berdasarkan meritokrasi, bukan karena capable (mampu) tapi dianggap nepotisme.

Belum lagi masih banyak persoalan di tubuh BGN, mulai dari didera pusaran dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan pejabat BGN hingga lembaga tersebut selama ini dinilai tidak punya strategi yang jelas dalam menjalankan programnya.

Sudaryono gantikan nanik deyang dari jabatan kepala BGN, mampu perbaiki tata kelola dan monitoring MBG?

1. Kepala Politik (Head of Politics) Indekstat Konsultan Indonesia Saiful Muhjab

2. Pegiat Antikorupsi Lembaga koordinasi pemberantasan korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro

Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia 2026 mengangkat tema "Trapped Behind The Scam: Sampai Semua Bebas", sebagai pengingat bahwa perdagangan orang kini semakin sering berawal dari berbagai modus penipuan, termasuk tawaran pekerjaan palsu dan eksploitasi digital. Kampanye ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat perlindungan korban, serta mendukung upaya pencegahan dan penegakan hukum agar praktik perdagangan orang dapat dihentikan. Simak pembahasannya bersama narasumber dalam podcast ini.

Talk:

-Direktur Eksrkutif, Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI), Try L. Harysantoso,
-Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST., MIDS dan Seorang
-Pentintas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Deni

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kebijakan ini memunculkan pro dan kontra karena aparat keamanan dinilai masuk ke ranah administrasi perpajakan yang selama ini menjadi kewenangan otoritas sipil.

Pemerintah menegaskan, peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas hanya sebatas membantu sosialisasi serta koordinasi di lapangan, bukan melakukan penagihan maupun penegakan hukum perpajakan. Lalu, apakah langkah ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, atau justru memunculkan persepsi intimidasi yang berpotensi mengurangi kepercayaan publik?

Simak pembahasan bersama Direktur Eksekutif Indonesia Tax Care, Basuki Widodo, dalam perbincangan yang mengulas efektivitas, batas kewenangan, dan dampak kebijakan tersebut terhadap sistem perpajakan di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi melibatkan aparat TNI (Babinsa) dan Polri (Bhabinkamtibmas) untuk memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak hingga ke tingkat desa.

Aparat TNI-Polri tidak dibekali kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak dan tidak berhak melakukan pemungutan atau penagihan uang pajak langsung di lapangan.

Kebijakan ini menuai polemik karena dianggap bisa menimbulkan kesan intimidatif atau teror psikologis yang membuat wajib pajak merasa takut.

"Ditjen Pajak Kemenkeu libatkan TNI/Polri dalam pengawasan terhadap wajib pajak, solusi tepat atau malah menambah masalah baru?"

Bersasma Narasumber:

1. Pengamat Pajak sekaligus Ketua Umum Indonesian Fiscal and Tax Administration Association (IFTAA) dan Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono,

2. Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

"Indonesia Tak Jadi Kolaps: Optimisme atau Fakta?"

Narasumber:

Pkl 23.00 ::: Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

Pkl 24.00 ::: Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Awas link berbahaya mengintai Anda, PIKIR DULU BARU KLIK

Awas Hoax, Pilih Media Sosial Media Kredibel

Dunia Bukan Sebesar Timeline Medsos Kita