Menag sepekan

1. Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 sebagai momentum memperkuat persaudaraan dan merawat harmoni di tengah keberagaman.

2. Kementerian Agama mendukung pembatasan akses media sosial bagi anak dibawah usia 16 tahun sebagai upaya perlindungan resiko ruang digital.

3. Kementerian Agama mengumumkan Hari Raya Idul Fitri 1447 H jatuh pada hari sabtu 21 Maret 2026

WFH satu hari dalam seminggu untuk ASN dan karyawan swasta digadang-gadang sebagai solusi hemat BBM di tengah mobilitas tinggi. Tapi, seberapa efektif kebijakan ini dalam menekan konsumsi bahan bakar dan kemacetan? Apakah benar bisa berdampak signifikan, atau justru hanya terasa di permukaan? Simak pembahasan lengkapnya dari berbagai sudut pandang—mulai dari efisiensi energi, produktivitas kerja, hingga dampaknya bagi ekonomi dan pola hidup masyarakat.

Talk:

- Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syeh Yusuf (UNIS), Tangerang, Banten, Adib Miftahul

- Pengamat Ketenagakerjaan, Timbul siregar

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akhirnya menemui titik terang. Empat oknum prajurit TNI telah diamankan, dan aparat gabungan bergerak cepat mengusut tuntas hingga dugaan adanya aktor intelektual di baliknya. Langkah tegas ini mendapat apresiasi, namun sekaligus menjadi ujian penting, Apakah penegakan hukum benar-benar berjalan tanpa pandang bulu?

Lalu, bagaimana memastikan hukuman yang memberi efek jera dan menjaga kepercayaan publik?

Simak pembahasannya bersama: Pakar Politik sekaligus Founder Literasi Politik Indonesia, Ujang Komarudin,

Menyikapi hasil sidang isbat Kementerian Agama, potensi perbedaan dalam penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah diperkirakan kembali terjadi di tengah umat Muslim di Indonesia.

Perbedaan ini umumnya disebabkan oleh metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan Hijriah, yakni antara rukyat atau pengamatan hilal secara langsung, dan hisab atau perhitungan astronomi.

Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga persatuan dan saling menghormati perbedaan yang ada. Momentum Idul Fitri sejatinya menjadi ajang mempererat silaturahmi, bukan memperlebar perbedaan.

Pemerintah melalui Kementerian Agama juga mengajak seluruh umat untuk menyikapi hasil sidang isbat dengan bijak, serta mengikuti keputusan sesuai keyakinan masing-masing tanpa menimbulkan perpecahan.

Dengan semangat toleransi dan kebersamaan, perbedaan dalam penetapan Hari Raya diharapkan tidak mengurangi makna kemenangan yang hakiki setelah menjalani ibadah di bulan Ramadan.

TALK :: Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat yang juga Dosen Hukum Pidana Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, DR. KH M. Nurul Irfan & Dosen Universitas Islam As-syafiiyah/pendakwah Ustaz Abdul Hamid

Kementerian Agama Siapkan Direktorat Jenderal Pesantren, Apa Tujuannya?

Kementerian Agama telah mempersiapkan dibentuknya Direktorat Jenderal Pesantren seperti yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Santri 2025 lalu.

Menurut Presiden pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama sebagai bentuk perhatian strategis pemerintah terhadap eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan benteng moral bangsa.

Dengan adanya Ditjen Pesantren diharapkan layanan negara bagi pesantren akan semakin cepat, tepat dan berdampak serta mendorong Pesantren bertransformasi menjadi pusat inovasi, pemberdayaan ekonomi dan peradaban.

Tema “Direktorat Jenderal Pesantren, Warisan Kebijakan untuk Generasi Mendatang “

Narasumber Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A

Empat orang yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus, berhasil diamankan oleh Pusat Polisi Militer TNI. Penangkapan ini menjadi titik terang dalam pengusutan kasus yang sempat mengundang perhatian publik luas.

Namun, pertanyaan besar masih menggantung. Apa motif di balik aksi brutal ini? Dan yang lebih penting, apakah para pelaku hanya eksekutor di lapangan, atau ada pihak lain yang menjadi dalang di baliknya?

Hingga kini, pihak berwenang masih terus mendalami peran masing-masing terduga pelaku, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual yang mengatur serangan tersebut. Publik pun menanti, akankah pengungkapan kasus ini mampu membuka seluruh fakta yang selama ini tersembunyi?

Kita tunggu perkembangan selanjutnya, demi keadilan bagi korban dan kepastian hukum yang transparan.

TALK :: Ketua Publik Interest for Public Trust/Mantan Anggota Kompolnas, Dr M Nasser SpKK DLAW & Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus, dilaporkan mengalami kerusakan serius pada organ penglihatan, dan luka bakar pada lengan kanan akibat serangan air keras. Mata kanan Aktivis KontraS Andrie Yunus mengalami trauma kimia derajat tiga pada fase akut. Hingga kini pasien masih dirawat di ruang HCU.

Berikut penjelasan lengkap Manajer Hukum dan Humas RSCM Yoga Nara

Malaysia memutuskan membatalkan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat setelah putusan Mahkamah Agung AS dinilai berdampak langsung pada kepentingan ekonominya. Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar di kawasan: apakah Indonesia akan mengikuti jejak serupa, atau memilih jalur berbeda dalam menjaga hubungan dagang dengan salah satu mitra utamanya?

Dalam episode ini, kami mengulas latar belakang keputusan Malaysia, isi putusan MA AS yang menjadi pemicu, serta potensi dampaknya terhadap stabilitas perdagangan regional. Tak hanya itu, kami juga membedah posisi Indonesia—mulai dari kepentingan ekspor-impor, hubungan diplomatik, hingga risiko dan peluang jika kebijakan serupa diambil.

Seberapa besar efek domino dari keputusan ini? Dan apa implikasinya bagi pelaku usaha serta ekonomi nasional?

Talk:

- Ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamudin Daeng

- Pengamat ekonomi Irwan Ibrahim

Santri merupakan bagian integral masyarakat Indonesia yang memiliki peran penting dalam pembangunan Bangsa. Santri menjadi penerus penjaga tradisi dan nilai - nilai keagamaan yang kuat ditengah Masyarakat. Tak hanya pendidikan akademia, santri juga digembleng dengan pembentukan karakter dan akhlak yang baik sehingga menjadikan santri sebagai individu yang berintegritas.
Untuk memaksimalkan potensi santri sebagai aset bangsa perlu dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, serta pesamtren sebagai bagian dari Ekosistem pendidikan Pesanteen yang menjadikan Santri sebagai aset masa depan Bangsa.
Lalu apa tantangan menjadikan Santri sebagai aset Bangsa masa depan?
Tema:
"Santri Sebagai Aset Masa Depan Bangsa"
Bersama Sekjen Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin., M.A.
@kemenag_ri
@PPesantren
@pendiskemenag
@nasaruddin_umar
@kamaruddin_amin

Perdebatan mengenai posisi kelapa sawit dalam tata kelola sumber daya alam kembali mengemuka. Kerap disamakan dengan sektor tambang, benarkah sawit termasuk komoditas ekstraktif?

Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Chairil Anwar Siregar, menegaskan bahwa secara akademis maupun konstitusional, kelapa sawit tidak dapat disamakan dengan pertambangan. Perkebunan sawit merupakan sistem produksi biologis yang melalui proses panjang—berbeda dengan tambang yang bersifat ekstraktif.

Lalu bagaimana seharusnya negara memandang dan mengatur sektor ini, terutama dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33? Simak penjelasan lengkap mengenai perbedaan mendasar antara sektor perkebunan dan pertambangan, serta implikasinya terhadap kebijakan publik di Indonesia.