Radio Elshinta

"Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Buruh/Pekerja di Indonesia tidak sembarangan mengeklik tautan pesan berantai yang mengatasnamakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, serta memberikan data pribadi, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), kepada pihak yang tidak terverifikasi."

Narasumber : Praktisi Manajemen Resiko Keamanan serta ketahanan siber & Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja K.

Diskusi Interaktif, Minggu (25/10) malam :

"RI Kurangi Ekspor Gas Ke Singapura, Untung Atau Buntung?"

Narasumber:

Pkl 23,05 ::: Pakar Komunikasi Politik, Komunikolog Indonesia, sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN), Dr. Emrus Sihombing

&

Pkl 24,05 ::: Pemerhati Kebijakan Publik dan Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat), Sugianto Emik

Menghitung Dampak Usai SKK Migas Mengurangi Ekspor Gas Ke Singapura Mulai 24 Oktober 2026.

Narasumber:

Pkl 23.05 ::: Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Jaka Aminata

&

Pkl 24.05 ::: Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Diskusi Interaktif: Marak penyalahgunaan dan penyelundupan etomidate menggunakan vape, sudah saatnya pemerintah larang vape?

23.00 :: Kepala Divisi OKK DPP Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) sekaligus Ketua DPD GERAM Jawa Tengah, yang juga Advokat / Havid Sungkar S.H, M,H

&

24.00 :: Direktur Yayasan Terakota/Pegiat Anti Narkoba Faisal N Afdal

Momentum tahun ini terasa istimewa dengan hadirnya Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama, sebagai langkah strategis untuk memperkuat pendidikan dan masa depan pesantren.
Lalu, apa makna strategis kehadiran Ditjen Pesantren, bagaimana komitmen DPR dalam mengawalnya, dan bagaimana memastikan santri mampu menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045?

TALK :: Anggota DPR RI Komisi VIII sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan, Kabupaten Majalengka Jawa Barat , KH. Maman Imanul Haq

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan, termasuk korporasi. Prabowo juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Proses penegakan hukum juga harus dilaksanakan secara adil, objektif, transparan, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana memastikan penegakan hukum karhutla, secara tegas dan adil?

Talk Hihglihgt: Pakar Hukum Kehutanan dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Jakarta Indonesia, Dr. Sadino SH. MH

Ada ancaman serius yang disampaikan oleh negara kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan.Apa betul Indonesia yang negara hukum ini tidak ada satu instrumen hukum yang mampu ke depan untuk bisa mencegah dan hari ini untuk bisa menindak? Akan dibahas bersama Narasumber: Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Airlangga, Prof. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

Strategi fiskal untuk memperluas sektor padat karya di luar sektor formal yang makin menyusut dan a Model ekonomi baru yang paling realistis, yg bisa diterapkan di Indonesia untuk membendung angka pengangguran Generasi Z di tengah disrupsi AI

Narasumber : Kepala Lembaga Demografi FEB UI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia) - I Dewa Gede Karma Wisana, S.E., M.Sc., Ph.D

Diskusi Interaktif ::: Menguji Klaim Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang Nyatakan Kemiskinan Turun 8 Persen Dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

1. Ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamudin Daeng

&

2. Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Tema ini menegaskan bahwa santri tidak hanya berperan menjaga nilai-nilai agama dan akhlak, tetapi juga harus dipersiapkan menjadi generasi unggul yang mampu bersaing di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan kepemimpinan.
Jawa Tengah memiliki tradisi pesantren yang kuat. Lalu, bagaimana peran pemerintah daerah dalam memastikan santri mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi bagi masyarakat? serta bagaimana mensinergikan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nyata santri untuk menyongsong Indonesia Emas 2045?

TALK :: Wakil Gubernur Jawa Tengah, KH Taj Yasin Maimoen