Sebagai suatu program pendidikan, school civic education merupakan dimensi kurikuler PKn yang memiliki misi pengembangan warga negara yang cerdas dan baik (smart and good citizens) untuk peserta didik dalam dunia persekolahan. Pada satuan pendidikan, berdasarkan Kurikulum tahun 2013 nama untuk program kurikuler ini adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan Pasal 77I dan 77J huruf b PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan).

Kajian PKn menghasilkan kompetensi kewargaan (civic competence) yang memberikan bekal kepada setiap warga negara untuk menjadi warga negara yang baik. Kompetensi kewargaan adalah pengetahuan, nilai, dan sikap, serta keterampilan yang mendukung siswa menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Arif, 2008).

Pancasila dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem (Roeslan Abdulgani)

Secara paradigmatik, PPKn terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu dimensi kurikuler untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal-kesetaraan (school civic education), dimensi sosial kultural kewarganegaraan (community civic education), dan dimensi akademik/ilmiah (academic civic education).

Hubungan antara agama (dalam hal ini Islam) dan negara (Pancasila) selalu menarik dikaji dan diperbincangkan. Hubungan keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bukan hanya karena Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, tetapi terdapat banyak faktor yang turut mewarnai dinamika keislaman dan keindonesiaan tersebut. Mulai persoalan sejarah dan kebudayaan hingga masalah ekspresi keagamaan serta kiblat sosial dan aliran politik. Bachtiar Effendy (2009) menyebut bahwa secara politik, hubungan keduanya telah mengalami jalan buntu. Baik rezim Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto memandang partai-partai politik yang berlandaskan Islam sebagai kekuatan-kekuatan pesaing potensial yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis. Namun demikian, dari sisi sosio-kultural, Islam justru mewarnai kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sumbangan Islam bagi Indonesia sangatlah besar.

Episode ini adalah perbincangan antara Koasih Adi Saputra (Dosen MKU PKn dan Pancasila Universitas Siliwangi, Tasikmalaya) dengan Dikdik Baehaqi Arif (Dosen Program Studi PPKn Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta). Kamis, 26 November 2020

Podcast dapat dikembangkan sebagai salah satu inovasi media pembelajaran PPKn di masa Pandemi Covid-19. Ada tiga format Podcast yang dapat dikembangkan, yaitu audio podcast, enhanced podcast, dan video podcast.  

Audio Podcast ini merupakan rekaman materi Dikdik Baehaqi Arif pada Webinar Media Pembelajaran “Pemanfaatan dan Inovasi Media Pembelajaran untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PPKn” yang diselenggarakan oleh HMPS PPKn FKIP UAD, Ahad, 21 November 2020