DPR bersama KPU dan Pemerintah menyepakati aturan mengenai pemilihan kepala daerah mengacu putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia menentang DPR untuk membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada.