Keputusan Kementerian Perhubungan memangkas alokasi dana subsidi transportasi massal perkotaan tahun 2025 dipertanyakan. Subsidi melalui program pembelian layanan atau buy the service transportasi itu menyusut dari Rp437,9 Miliar menjadi hanya Rp177,5 Miliar untuk tahun ini. Hal ini pun berdampak pada cakupan subsidi dari 11 kota menjadi 6 kota. Mengapa demikian? Bukankah harusnya pemerintah berpihak pada pengguna angkutan umum? Untuk membahasnya lebih lanjut Diana Valencia melalui sambungan daring berbincang dengan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno