Meskipun konstitusi dan sejumlah UU telah menjamin hak masyarakat hukum adat, tapi praktik belum terpenuhi.

RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat yang notabene usul inisiatif DPD memiliki empat arah utama. Pertama, berpedoman pada UUD 1945. Kedua, memfokuskan pada objeknya yakni keberagaman hak-hak masyarakat adat. Ketiga, memperhatikan mekanisme perlindungan utamanya hak masyarakat adat yang bersifat publik dan privat. Keempat, mengoptimalkan kelembagaan yang ada tanpa membentuk lembaga baru melalui Menteri Koordinator.