Pilkada serentak rencananya akan diselenggarakan akhir tahun ini, jika pandemi COVID-19 mereda. Menjelang Pilkada, wacana maraknya “politik dinasti” ramai disuarakan masyarakat. Khususnya dengan bakal tampilnya “trah” keluarga Presiden Jokowi — dari putra, besan, menantu, hingga ipar—yang akan ikut berkompetisi. Tidak ada aturan atau perundangan yang melarang praktek “politik dinasti”, sehingga wacana yang muncul adalah murni persoalan etika politik. Sikap politik oportunistik dan sikap publik yang permisif membuat praktek politik “azas kekeluargaan” ini seolah menjadi wajar. Apalagi ditambah kecenderungan politik kepartaian yang oligarkis. Politik di Indonesia bukan lagi menjadi kontestasi kebajikan ide-ide untuk kebaikan publik, melainkan sekadar ritual perebutan mengisi jabatan yang  ber-aura oportunistik. Upaya membangun kultur politik modern yang demokratis, sebagaimana cita-cita gerakan reformasi telah “ambyar”. Mengapa budaya politik bernuansa tradisional dan feodal semakin mengental? Adakah solusi untuk melawan budaya politik dinasti ini?

Narasumber: Erros Djarot, Budayawan dan pengamat politik