Tifa & Friends

Kanal YouTube Tifa&Friends telah berselancar di dunia Maya lebih dari setahun. Lebih dari separuh perbincangannya direkam melalui Zoom, akibat Pandemi Civid-19. Pada episode penutup ini tuan rumah (host, Debra Yatim dan Lukas Luwarso) memperbincangkan kilas balik sejumlah tema diskusi yang menarik. Tifa&Friends adalah kanal yang dibuat sebagai program rangkaian ulang tahun Yayasan Tifa ke - 20, yag jatuh pada 8 Desember 2020.

Ketika situasi sosial, hukum, politik dan ekonomi sedang terpuruk, seni diharapkan bisa menjadi inspirasi. Seni bisa menstimulasi gagasan agar masyarakat  tetap kreatif dan inovatif. Melalui karya dan pertunjukan seni, masyarakat diajak untuk berpikir kritis di satu sisi, sekaligus mampu mengapresiasi situasi. Seni sering disebut mampu membawa katarsis ketika kondisi sosial sedang tidak  kondusif. Bagaimana pegiat seni mengekspresikan situasi, dan apa kaitannya dengan upaya menegakkan masyarakat Madani (civil society) yang memiliki kepedulian sosial?

Industri penerbitan buku di Indonesia semakin terpuruk  10 tahun terakhir. Ini terkait daya literasi, minat baca masyarakat sangat buruk, rasio bacaan adalah satu pembaca untuk setiap seribu warga. Selain soal rendahnya literasi, juga belum ada insentif bagi industri buku. Pajak masih cukup tinggi dikenakan untuk penerbitan dan penjualan buku, sehingga harga buku mahal. Buku sebagai produk untuk mencerdaskan bangsa masih dianggap produk ekonomi biasa. Mustinya industri buku dibebaskan dari pajak, sesuai prinsip tidak ada pajak untuk pengetahuan (no tax on knowledge). Pemerintah perlu hadir untuk membantu mensubsidi industri buku untuk upaya membuat warga lebih pintar.

Penulis, setelah Indonesia 75 tahun merdeka, baru dianggap sebagai profesi resmi. Klasifikasi Baku Pekerjaan Indonesia (KBPI) bulan ini secara resmi memasukkan penulis sebagai profesi. Identitas sebagai penulis kini bisa dicantumkan sebagai pekerjaan di KTP.  Apa benefit bagi profesi penulis dari pengakuan ini? Adakah insentif dari negara yang bakal diberikan kepada penulis, misalnya, menghapus atau menurunkan pajak royalti penulis dan penerbitan buku?  Bagaimana peluang dan tantangan serta situasi dunia kepenulisan di Indonesia di era digital saat ini?

Dalam upaya meningkatkan kunjungan wisata, Indonesia perlu menekankan pentingnya eco-tourism. Agar  sektor wisata bukan justru menjadi faktor pemicu kerusakan lingkungan. Kunjungan wisatawan, baik domestik maupun asing, dalam jumlah yang besar, bisa berpotensi merusak lingkungan. Khususnya jika wisatawan kurang sadar  lingkungan dan semata-mata hanya ingin berorientasi mengunjungi untuk atraksi turisme. Seperti apa strategi dan langkah yang perlu dikedepankan untuk memupuk turisme berorientasi lingkungan?

Mengatur dan mengelola industri pertambangan di Indonesia bukan hal mudah. Begitu banyak kepentingan (vested interest) dan kerumitan, juga kerakusan, terkait besarnya nilai ekonomi. Termasuk besarnya potensi kerusakan alam yang diakibatkan praktek pertambangan yang belum pro-lingkungan, di sejumlah wilayah di Indonesia. Freeport di Papua adalah salah satu contoh dunia pertambangan yang penuh kontroversi. Bukan hanya soal ekonomi atau lingkungan, tapi juga isu politik, terkait disvestasi saham, yang lebih menjadi isu politik. Apa dan bagaimana  situasi problem tata governance dunia pertambangan di Indonesia, Freeport khususnya?

Keanekaragaman hayati Indonesia sudah dikenal di dunia. Itu salah satu yang mendorong minat wisatawan lokal maupun asing  berkunjung ke lokasi habitat hewan baik di darat maupun laut.  Namun kunjungan wisatawan, tanpa disadari, dapat mengganggu lingkungan. Selain itu kebutuhan manusia pada lahan, untuk pertanian, perkebunan atau hunian, sedikit demi sedikit semakin menggerus wilayah habitat hewan, berpotensi mengancam satwa liar. Situasi ini memunculkan "konflik" antara manusia dengan hewan. Perlu resolusi antara hewan dan manusia agar bisa ber-kohabitasi tanpa saling mengganggu. Bagaimana upaya menjaga harmoni lingkungan itu?

Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi  Islam terbesar, yang menerapkan demokrasi dan menjunjung toleransi. Indonesia adalah bukti bahwa Islam dapat selaras dengan demokrasi, di tengah wacana mundurnya negara-negara Islam. Namun satu dekade terakhir di Indonesia mulai muncul kecenderungan sikap intoleran yang ditunjukan kelompok Islam tertentu. Sejumlah insiden terjadi yang mengindikasikan Islam yang tidak selalu toleran. Munculnya ustadz-ustadz baru yang populer di dunia digital kerap mengusung tema atau materi kotbah provokatif. Mengangkat dan mempersoalkan hal-hal sepele dan simbolik, dari lagu sampai ornamen yang dianggap tidak Islami. Juga munculnya kontroversi kewajiban memakai jilbab di Padang, baru-baru ini, termasuk polemik dana wakaf. Di tengah wacana kemunduran Islam di berbagai belahan dunia, mungkinkah Indonesia masih layak menjadi rujukan? Apa upaya yang perlu dilakukan?

Udara atau langit merupakan bagian kesatuan wilayah teritorial negara (darat, laut dan udara). Dibanding daratan dan lautan yang menjadi wilayah manusia selama ribuan tahun, udara relatif baru dikenali, setelah munculnya teknologi penerbangan. Udara memiliki nilai penting sebagai sumber alam dan penentu kedaulatan negara. Indonesia, negara kepulauan yang begitu luas dengan kontur pegunungan, jelas mengandalkan tranportasi udara. Karena itu, penting adanya aturan dan  tata kelola wilayah udara sebagai bagian layanan dan keselamatan warga. Ini juga  terkait erat dengan sistem transportasi penerbangan global. Semua negara anggota PBB terikat dengan ketentuan aturan penerbangan internasional dan kedaulatan udara nasional. Namun ironisnya, Indonesia sampai saat ini belum memiliki aturan hukum tentang pengelolaan wilayah udara nasional yang komprehensif (selain UU Penerbangan).  Mengapa pemerintah dan DPR terkesan menafikan isu  penting ini?  Apa implikasinya bagi kedaulatan negara?

Komitmen pemerintah dalam kaitan Sustainable Development Goals (SDG) adalah menerapkan pendekatsn pembangunan yang pro-profit, pro-people, dan pro-planet. Pendekatan pembangunan (pertumbuhan) yang mustinya berorientasi pada rakyat dan pada pelestarian lingkungan. Namun disahkannya UU Minerba dan UU Cipta Kerja, menunjukkan fokus orientasi pro-profit. Pertumbuhan ekonomi lebih diutamakan, dengan memberi kemudahan pada investasi dan korporasi, di satu sisi, dan mempersekusi advokasi lingkungan. Pembangunan cenderung mengabaikan keadilan dan lingkungan. Pandemi Covid-19, menunjukkan runtuhnya pendekatan pembangunan yang berorientasi  pro-profit. Menjadi pelajaran penting, bahwa pendekatan pro-profit tidak sustainable, tanpa  orientasi kerakyatan dan lingkungan. Apa yang perlu dilakukan untuk mengembalikan orientasi pembangunan yang pro-rakyat dan pro-planet?