Komitmen pemerintah dalam kaitan Sustainable Development Goals (SDG) adalah menerapkan pendekatsn pembangunan yang pro-profit, pro-people, dan pro-planet. Pendekatan pembangunan (pertumbuhan) yang mustinya berorientasi pada rakyat dan pada pelestarian lingkungan. Namun disahkannya UU Minerba dan UU Cipta Kerja, menunjukkan fokus orientasi pro-profit. Pertumbuhan ekonomi lebih diutamakan, dengan memberi kemudahan pada investasi dan korporasi, di satu sisi, dan mempersekusi advokasi lingkungan. Pembangunan cenderung mengabaikan keadilan dan lingkungan. Pandemi Covid-19, menunjukkan runtuhnya pendekatan pembangunan yang berorientasi  pro-profit. Menjadi pelajaran penting, bahwa pendekatan pro-profit tidak sustainable, tanpa  orientasi kerakyatan dan lingkungan. Apa yang perlu dilakukan untuk mengembalikan orientasi pembangunan yang pro-rakyat dan pro-planet?