Mengatur dan mengelola industri pertambangan di Indonesia bukan hal mudah. Begitu banyak kepentingan (vested interest) dan kerumitan, juga kerakusan, terkait besarnya nilai ekonomi. Termasuk besarnya potensi kerusakan alam yang diakibatkan praktek pertambangan yang belum pro-lingkungan, di sejumlah wilayah di Indonesia. Freeport di Papua adalah salah satu contoh dunia pertambangan yang penuh kontroversi. Bukan hanya soal ekonomi atau lingkungan, tapi juga isu politik, terkait disvestasi saham, yang lebih menjadi isu politik. Apa dan bagaimana  situasi problem tata governance dunia pertambangan di Indonesia, Freeport khususnya?