Tifa & Friends

Pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi dan fisik tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan bukanlah pembangunan sejati. Konsep ekonomi Biru (Blue Economy) mulai diadopsi  di negara-negara maju 10 tahun terakhir. Ekonomi Biru selain berbasis menjaga pelestarian lingkungan, juga berorientasi pada efisiensi beaya. Model ekonomi yang sebenarnya sudah diterapkan oleh masyarakat adat/tradisional yang berorientasi pada alam. Blue Economy berorientasi mempertahankan ke-biruan Planet Bumi dengan berbagai inovasi sains. Apa contoh nyata ekonomi biru, dan sejauh mana Indonesia mengadopsi pendekatan ekonomi ini?

Revisi UU KPK, yang disahkan Oktober 2019, masih menyisakan kontroversi. Dalam persepsi publik muncul kesan revisi itu untuk "mengebiri" KPK. Salah satu indikasinya, lembaga KPK tidak dimintai pertimbangan bahkan sama sekali tidak dilibatkan. Indikasi lain, melikuidasi struktur Dewan Penasehat KPK, dan menggantikan dengan Dewan Pengawas. Proses pengesahan RUU KPK berlangsung super cepat, cuma dalam beberapa bulan. Sejumlah prosedur kelaziman revisi UU juga dilanggar. Namun KPK yang diasumsikan "dikebiri", secara mengejutkan, melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap dua menteri kabinet. Apa yang sedang terjadi dalam di KPK, benarkah "pengebirian" akan membuatnya tak bergigi untuk memberantas korupsi?

Musik bisa dimanfaatkan sebagai terapi untuk meringankan, mungkin bahkan menyembuhkan, penyakit. Terapi musik bukan sekadar relaksasi, hiburan, ada metode khusus yang bisa dipelajari. Di masa Pandemi saat ini, terapi musik bisa untuk digunakan meningkatkan daya imune tubuh, stress-management. Ada musik tertentu yang pas untuk penyakit tertentu. Musik juga memiliki karakter dan corak masing-masing, terkait sebagai sarana terapi. Bagaimana teknik terapi musik, dan musik seperti apa yang pas untuk terapi di masa pandemi?

Indonesia sering dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa, negeri lebih dari 17.000 pulau. Dengan  ekosistem yang sangat beragam, keragaman hayati flora fauna (mega diversity), dan salah satu negeri dengan garis pantai terpanjang di dunia. Namun kekayaan dan keragaman ini belum didayagunakan, bahkan sebagian mengalami kerusakan akibat eksploitasi alam untuk kepentingan bisnis, khususnya ekspansi perkebunan sawit yang agresif. Setelah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, kini Papua juga mulai digerus oleh bisnis yang rakus. Perlu aksi serius penyelenggara negara untuk menjaga kelestarian kepulauan Indonesia, agar tidak dirusak oleh ambisi pertumbuhan ekonomi dan kepentingan bisnis sesaat.

Awal  tahun 2021 yang baru berjalan belum sebulan ditandai berbagai bencana alam yang melanda sejumlah wilayah dan provinsi. Sedikitnya tercatat 136 bencana dalam tiga Minggu terakhir, dari banjir, gempa bumi, gunung meletus, selain setahun terakhir bencana pandemi Covid-19. Bencana yang rutin terjadi sayangnya selalu tidak diantisipasi dengan baik. Belum ada manajemen antisipasi, mitigasi, dan penanggulangan yang sistematis. Kapasitas  institusional badan penanggulangan bencana masih belum berjalan baik. Faktor lain, ekosistem lingkungan yang rusak akibat praktek pertambangan dan perkebunan sawit semakin memperburuk situasi. Apa langkah konkret agar Indonesia, negeri "cincin api", lebih siap dan tanggap menghadapi bencana?

Musik belum menjadi denyut hidup Bangsa Indonesia. Kita suka mendengar musik, sebagai hiburan atau pertunjukan, namun belum sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan. Musik semustinya juga menjadi ilmu kehidupan, sebagaimana astronomi atau kosmologi. Termasuk kurikulum pengajaran musik, untuk mereka yang tertarik mendalami secara profesional, juga kurang memadai. Situasi semakin memburuk ketika musik bukan lagi menjadi industri. Musisi musik pop, yang umumnya otodidak, banyak kehilangan pendapatan dan mundur kreativitasnya, karena tidak lagi menguntungkan menggeluti musik. Apa upaya yang perlu dilakukan untuk menggeliatkan kreativitas dunia musik?

Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih dinilai lemah. Dari soal mendasar, seperti  mengurus  akta kelahiran, KTP, hingga akta tanah. Masyarakat bisa mengadu ke Ombudsman jika tidak mendapatkan pelayanan secara semestinya. Namun Ombudsman hanya bisa merekomendasi, tanpa diberi kewenangan menjatuhkan sanksi atas temuan adanya kelalaian atau kelemahan proses pelayanan publik. Setidaknya ada sistem monitoring untuk meningkatkan kinerja layanan birokrasi. Perbincangan mengupas kinerja Ombudsman dan problematiknya.

Bagaimana pandemi Covid-19 mempengaruhi keamanan dan ketertiban di kawasan yang sering dikenal sebagai "wilayah konflik"?  Kawasan di Poso, Ambon, Aceh,  Papua, sepertinya relatif aman, selain satu aksi terorisme, pembunuhan satu keluarga dan pencurian senjata, yang dilakukan kelompok Mujahidin Indonesia Timur di Poso, baru-baru ini. Pengaruh Pandemi tidak cukup signifikan, mungkin terkait dukungan logistik, support system yang berkurang intensitasnya, sehingga para "gerilyawan" mujahidin turun gunung untuk mendapatkan pasokan kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain kelompok ekstremis agama  merasa mendapat sinyal atau "dukungan dari langit" dengan menurunkan virus sebagai "pasukan" untuk membantu menegakkan negara Islam. Apa pengaruh pandemi secara spesifik di sejumlah wilayah konflik? Apa upaya yang perlu dilakukan pemerintah dan aparat keamanan?

Dalam demokrasi, oligarki sulit dielakkan ketika sistem politik bersifat kapitalistik, negara selaku pencipta dan pendistribusi kekayaan. Politik cenderung menjadi sarana untuk mendapatkan akses ekonomi untuk kepentingan personal politisi atau partai politik. Kultur politik era Orde Baru tidak berubah secara substantif di era reformasi, bahkan berlanjut, meskipun ada perubahan peraturan atau munculnya parpol baru. Aktor-aktor politik kunci tidak berubah signifikan. Jika era Orde Baru berpusat di keluarga kroni Soeharto, kini kekuasaan menyebar ke berbagai keluarga oligark. Apa upaya yang perlu dilakukan untuk meredam laju politik oligarkis ini?

Serangan pandemi COVID-19, hampir setahun terakhir, mustinya menjadi agenda “musuh bersama” yang bisa menyatukan Indonesia untuk bergotong-royong saling menolong. Namun itu tidak terjadi, justru perbedaan dan pertentangan sosial politik yang semakin mengemuka. Konflik antara pemerintah pusat dan daerah (khususnya DKI Jakarta), konflik antara pendukung politik, atau konflik terkait isu sosial. Mengapa Pandemi tidak bisa meredam atau menurunkan ketegangan, dan justru menambah isu konflik? Dengan mulai tersedianya vaksin, apakah akan memunculkan isu baru untuk mengobarkan konflik?

Narasumber: M. Najib Azca, Ph.D