Revisi UU KPK, yang disahkan Oktober 2019, masih menyisakan kontroversi. Dalam persepsi publik muncul kesan revisi itu untuk "mengebiri" KPK. Salah satu indikasinya, lembaga KPK tidak dimintai pertimbangan bahkan sama sekali tidak dilibatkan. Indikasi lain, melikuidasi struktur Dewan Penasehat KPK, dan menggantikan dengan Dewan Pengawas. Proses pengesahan RUU KPK berlangsung super cepat, cuma dalam beberapa bulan. Sejumlah prosedur kelaziman revisi UU juga dilanggar. Namun KPK yang diasumsikan "dikebiri", secara mengejutkan, melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap dua menteri kabinet. Apa yang sedang terjadi dalam di KPK, benarkah "pengebirian" akan membuatnya tak bergigi untuk memberantas korupsi?