Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih dinilai lemah. Dari soal mendasar, seperti  mengurus  akta kelahiran, KTP, hingga akta tanah. Masyarakat bisa mengadu ke Ombudsman jika tidak mendapatkan pelayanan secara semestinya. Namun Ombudsman hanya bisa merekomendasi, tanpa diberi kewenangan menjatuhkan sanksi atas temuan adanya kelalaian atau kelemahan proses pelayanan publik. Setidaknya ada sistem monitoring untuk meningkatkan kinerja layanan birokrasi. Perbincangan mengupas kinerja Ombudsman dan problematiknya.