Tifa & Friends

Lima tahun terakhir sikap perkubuan kuat mewarnai politik akar-rumput di Indonesia. Uniknya perkubuan itu bukan berbasis pada ideologi atau platform partai, melainkan pada figur politisi. Di Indonesia perkubuan politik berpusar pada figur: pro-Jokowi, pro-Prabowo, pro-SBY, pro-Anies, dan seterusnya. Muncul julukan atau ejekan yang unik bagi penganut fanatik perkubuan ini: cebong, kampret, kadrun, dan sejenisnya. Fenomena politik tribalisme ini merujuk pada sikap loyalitas total pada sosok “kepala suku” (chieftain, satu konsep kepemimpinan tradisional) ketimbang pada gagasan atau platform ideologi modern. Apakah ini Indikasi politik di Indonesia mengarah ke situasi emosional dan irasional? Sikap pemujaan  paternalistik pada figur politik ini akankah mengancam prinsip demokrasi? Adakah solusi?

Narasumber: Daniel Dhakidae, pemimpin redaksi majalah PRISMA, Dewan Pembina Yayasan Tifa.

Bagaimana situasi indeks pembangunan manusia Indonesia pasca-reformasi, 20 tahun terakhir, apakah terjadi peningkatan? Tentu, sejumlah indikator mengalami perbaikan, seperti tingkat literasi dan akses pendidikan. Meskipun demikian terdapat sejumlah sektor yang mengalami stagnasi dan cukup mengkhawatirkan, misalnya kesehatan. Ketika dikomparasikan dengan kemajuan negara tetangga, sektor kesehatan di Indonesia agak tertinggal. Salah satu indikatornya adalah maraknya warga Indonesia berobat ke luar negeri. Sejauh mana negara serius berupaya melaksanakan program pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDG). Apa kendala bagi upaya membangun manusia Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan sentosa? Selain sektor negara, bagaimana peran sektor swasta dan civil cociety untuk mewujudkan SDG?

Narasumber: Felia Salim, Ketua Dewan Pembina Yayasan Tifa

Kemerdekaan pers di Indonesia, ada yang menilai, cenderung memburuk beberapa tahun terakhir. Khususnya jika dibandingkan dengan era awal Reformasi 20 tahun lalu. Ini terlihat dari laporan indeks kebebasan pers yang dibuat, misalnya, oleh Reporter Sans-Frontieres atau Freedom House. Namun kecenderungan ini bukan hanya terjadi Indonesia, menurunnya kebebasan pers juga terjadi di berbagai negara, termasuk di negara kampiun demokrasi seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat. Hadirnya platform baru, seperti media sosial, sedikit banyak mempengaruhi situasi ini. Faktor lainnya adalah kecenderungan politik yang semakin konservatif, gejalanya bisa dilihat dari populernya politik identitas dan tribalisme. Kekuasaan menjadi over-sensitif pada kritisisme, dan menggunakan hukum untuk membungkam kritik. Apakah kemerdekaan pers sedang terancam, dan apa yang perlu dilakukan untuk melindungi?

Narasumber: Yuli Ismartono, jurnalis senior  majalah Tempo, mantan ketua Dewan Pengurus Yayasan Tifa.

Pasca-Reformasi, 20 tahun terakhir, peran politik perempuan di Indonesia mengalami “kemajuan.” Aspek yang paling nyata adalah soal representasi. Sekitar 30 persen perempuan kini duduk di DPD, 20 persen di DPR RI, 17 persen di DPRD provinsi dan kabupaten, termasuk meningkatnya jumlah perempuan yang terpilih sebagai kepala daerah. Pertanyaannya apakah peningkatan kuantitas itu merefleksikan kualitas? Apakah posisi politik perempuan berkolerasi dengan upaya advokasi untuk perbaikan kondisi perempuan? Bagaimana dengan soal masih maraknya ketidakadilan gender, ketimpangan akses, dan masih tingginya angka kematian perempuan? Dan apakah peran politik identik dengan institusi formal, sekedar soal posisi jabatan di eksekutif atau legislatif?

Narasumber: Ani Soetjipto, Dewan Pengurus Yayasan Tifa

Jurnalisme dituntut berperan memupuk situasi tenang, alih-alih memicu kontroversi, ketika situasi sosial sedang tidak kondusif. Slogan “bad news is good news” tidak selayaknya diberlakukan dalam situasi krisis dan ketegangan sosial.  Namun itu tidak mudah di era banjir informasi digital, ketika kecepatan tayang lebih diutamakan ketimbang akurasi informasi, skandal  kontroversi lebih menarik audiens, dan click-bait menjadi norma. Bagaimana upaya memupuk sikap jurnalisme yg lebih sejuk? Bagaimana penerapan peace journalism, jurnalisme-sensitif-agama, dan jurnalisme keberagaman, dalam situasi konflik atau ketegangan sosial? Bagaimana jurnalisme mampu membangun dan menjembatani sikap saling pengertian?

Ekosistem dunia riset dan penelitian di Indonesia masih belum kondusif. Selain soal anggaran dan jumlah peneliti yang terbatas, juga problem birokratisasi yang mengungkungi. Kontribusi dunia penelitian, yang begitu beragam di Indonesia, sulit diharapkan antara lain karena ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah. Adakah isu yang menjadi prioritas? Bagaimana pula implementasi Rencana Induk Riset Nasional?

Narasumber: Tri Nuke Pudjiastuti

Kesenjangan ekonomi antara kaum kaya dan miskin adalah problem klasik yang tidak mudah ditemukan solusinya, khususnya di era globalisasi-kapitalistik saat ini. Apa problem mendasar dari situasi ini? Bagaimana mengimplementasikan ekonomi partisipatoris, dan apa upaya konkret yang bisa dilakukan di sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat? Pemberdayaan ekonomi melalui Bank Perkreditan Rakyat, atau melalui koperasi, apa kendala dan tantangannya?

Narasumber: Delima Kieswanti, Dewan Pengawas Yayasan Tifa dan Praktisi Keuangan Mikro

Omnibus Law "RUU Cipta Lapangan Kerja" diharapkan bakal menggenjot investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun proses penyusunan dan wacananya mengabaikan kelaziman pembuatan UU. Benarkah hukum Omnibus akan menggiring masuknya investasi asing dan membawa kemakmuran bagi Indonesia?  Atau sekadar payung pengaman bagi upaya mengembalikan sentralisasi kebijakan sosial ekonomi?

Narasumber: Bivitri Susanti, Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera; Mantan Dewan Pengurus Yayasan Tifa.

Sejumlah media asing akhir-akhir ini memberitakan kondisi Indonesia bernada negatif, terkait dengan maraknya intoleransi, mundurnya demokrasi, kebebasan berekspresi, dan kondisi ekonomi yang melemah. Termasuk melemahnya leadership Indonesia di kawasan ASEAN. Sementara di dalam negeri pemerintah dan pendukung loyalnya  cenderung ingin mengesankan kondisi baik-baik saja. Bagimana sebaiknya sikap publik merespon berita buruk atau baik?

Demokrasi di Indonesia--dan di berbagai belahan dunia--dinilai mengalami regresi lima tahun terakhir. Indikasinya adalah menguatnya oligarki partai politik, maraknya politik identitas di akar rumput, juga adanya polarisasi politik di kalangan intelektual. Demokrasi menuntut rasionalitas dengan mengesampingkan sentimen kelompok yang lebur menjadi civil society.  Demokrasi juga mensyaratkan sekularisasi berpikir, tidak mudah terpukau dogma, simbol, mitos atau pemujaan pada figur, dan juga tidak fanatik pada kubu politik. Teknologi informasi, selain budaya politik, menjadi faktor maju-mundurnya demokrasi. Bagaimana upaya menjaga keberlangsungan demokrasi?

Narasumber Dhaniel Dhakidae, Pemimpin Redaksi Prisma, Anggota Dewan Pembina Yayasan Tifa