Harakatuna.com merupakan media dakwah berbasis keislaman dan kebangsaan yang fokus pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan keislaman dengan ciri khas keindonesiaan. Dengan penyajian konten yang lugas, kritis, dan objektif bersendikan pada dalil ilmiah yang kuat dan serta didukung rujukan teks keagamaan yang otoritatif.

Harakatuna.com merupakan media dakwah berbasis keislaman dan kebangsaan yang fokus pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan keislaman dengan ciri khas keindonesiaan. Dengan penyajian konten yang lugas, kritis, dan objektif bersendikan pada dalil ilmiah yang kuat dan serta didukung rujukan teks keagamaan yang otoritatif.

Guys,  

Heran aja sih, kok bisa orang Madura ditangkap karena terlibat jaringan teroris, ya Guys?  

Belajar dari kasus ini ya Guys tidak ada jaminan bagi siapapun, di daerah manapun, dan kapanpun saja bisa terjangkit virus radikal-terorisme yang, Guys. 

Sekalipun di lembaga sekolah pendidikan seperti tautan berikut https://www.youtube.com/watch?v=04qxa... juga sering terjadi, Guys.   

Apalagi di momentum jelang tahun politik https://www.youtube.com/watch?v=10hTA... ya Guys, kasus seperti ini biasanya semakin marak.  

Tapi tenang, kaka admin punya tips dan trik agar terbebas dari #radikalisme  dan #terorisme  berikut ini: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=8q-61...

2. https://www.youtube.com/watch?v=m8oB0...

3. https://www.youtube.com/watch?v=PNK8x... 

#youtubeshorts #youtuber #instagram #music #love #spotify #tiktok #follow #like #explorepage #youtubers #youtubechannel #gaming #twitch #video #instagood #hiphop #memes #viral #subscribe #gamer #rap #facebook #explore #ps4 #art #soundcloud #keşfet #artist #trending

Harakatuna.com merupakan media dakwah berbasis keislaman dan kebangsaan yang fokus pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan keislaman dengan ciri khas keindonesiaan. Dengan penyajian konten yang lugas, kritis, dan objektif bersendikan pada dalil ilmiah yang kuat dan serta didukung rujukan teks keagamaan yang otoritatif.

============== 

Media sosial kami, 

1. Youtube: https://www.youtube.com/HarakatunaCha... 

2. Facebook: https://www.facebook.com/Harakatuna/

3. Instagram: https://www.instagram.com/harakatuna/

4. Twitter: https://twitter.com/harakatuna/

#Harakatuna #PBNU #WAHABI

Keberadaan Khilafatul Muslimin kiranya tidak bisa dipandang sepele. Belakangan terungkap bahwa organisasi ini mengklaim telah mendirikan dan menjalankan khilafah Islamiyah. Mereka juga mendirikan sejumlah sekolah dengan kurikulum yang menurut mereka sesuai dengan ajaran ideologi khilafah.

Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa gerakan khilafah yang dimotori oleh Khilafatul Muslimin ini bukan hanya sekadar wacana atau retorika, namun sudah menjadi aksi nyata. Dengan kata lain, Khilafatul Muslimin telah melakukan makar dan tidakan subversif pada pemerintahan yang sah.

Terorisme siber (cyberterrorism) adalah penggunaan Internet untuk melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan atau mengancam hilangnya nyawa atau kerugian fisik yang signifikan untuk mencapai keuntungan politik melalui intimidasi. Hal ini juga terkadang dianggap sebagai tindakan terorisme Internet dalam aktivitas teroris, termasuk tindakan disengaja, gangguan jaringan komputer berskala besar, terutama komputer pribadi yang terhubung ke Internet, dengan alat seperti virus komputer.

Terorisme siber adalah istilah yang kontroversial. Ada banyak kekhawatiran dari sumber pemerintah dan media tentang potensi kerusakan yang bisa diakibatkan oleh terorisme siber. Ada beberapa kejadian besar dan kecil dari terorisme siber. Al-Qaeda, misalnya, memanfaatkan internet untuk berkomunikasi dengan para pendukungnya dan bahkan untuk merekrut anggota baru.

Lalu bagaimana strategi kontra-terorisme di dunia siber?

Pada Selasa (5/7) kemarin, Redaksi Harakatuna melakukan wawancara dengan Ir. Yono Reksoprodjo, DIC., Kepala Divisi Transfer Teknologi dan Offset Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Akhir-akhir ini isu terkait dengan khilafah Islam kembali terangkat di media Indonesia. Banyak dari para tokoh, pejabat, dan ormas Islam di negara ini mulai memberikan pendapat terkait dengan isu khilafah. Tentunya ini menjadi permasalahan khusus bagi bangsa Indonesia terutama bagi umat Islam Indonesia. Isu khilafah bukan merupakan isu baru di negara ini, melainkan isu lama yang sudah ada dan bahkan sejak awal kemerdekaan Indonesia.

Gambaran penerapan arti khilafah adalah ketika sebuah Negara Khilafah berdiri atas persetujuan seluruh umat Islam, dibai’at lah seorang Khalifah. Setelah dibai’atnya khalifah secara sah, maka pendirian Negara Khilafah maupun pembai’atan Khalifah lain setelahnya menjadi tidak sah. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad tentang pembai’atan Khalifah. Khalifah juga dibantu oleh para pembantu khalifah di berbagai bidang seperti pemerintahan, administrasi, kota, keamanan, perindustrian, peradilan, kesehatan, keuangan, penerangan, dan majelis umat.

Redaksi Harakatuna mewawancarai Bapak Dian wirengjurit, M.A, Dubes RI untuk Iran yang ahli geopolitik. Simak selengkapnya penjelasan Bapak Dubes tentang isu khilafah dan persoalan terkait di Indonesia?

Lebih dari itu, siapa pun presiden yang terpilih nanti di tahun 2024 mustahil bisa dan mau mengubah dasar dan bentuk negara yakni Pancasila dan NKRI menjadi negara Islam berdasar khilafah. Untuk bisa mengubah dasar dan bentuk negara, diperlukan persetujuan mayoritas anggota DPR-MPR. Harus diakui, hal itu sulit terwujud.

Pendek kata, terlalu mahal ongkos politik sekaligus risiko yang harus ia bayar jika seorang pemimpin ingin mengubah Indonesia menjadi negara khilafah.

Kedua, dari sudut pandang sosial-kebudayaan rasanya mustahil membayangkan masyarakat Indonesia akan menerima kehadiran khilafah sebagai sistem baru di republik ini. Tujuh dekade lebih bangsa Indonesia hidup di bawah naungan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 yang menjamin persamaan hak warganegara. Alhasil, kita telah terbiasa hidup di tengah kebinekaan dengan mengedepankan sikap toleran, inklusif, dan pluralis.

Kita terbiasa menghargai dan menghormati kelompok minoritas serta adaptif terhadap budaya lokal Nusantara. Kebiasaan itu niscaya akan sirna ketika NKRI berganti dengan negara khilafah. Artinya, agenda mendirikan negara Islam (khilafah) itu akan terhambat sendirinya oleh kekuatan sosial masyarakat di arus bawah yang sudah terbiasa hidup di bawah sistem republik demokratis.

Harakatuna.com merupakan media dakwah berbasis keislaman dan kebangsaan yang fokus pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan keislaman dengan ciri khas keindonesiaan. Dengan penyajian konten yang lugas, kritis, dan objektif bersendikan pada dalil ilmiah yang kuat dan serta didukung rujukan teks keagamaan yang otoritatif.

Beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan cukup signifikan dalam pola gerakan organisasi yang membawa ideologi transnasional. Menyadari bahwa ide-ide yang diusung memiliki jarak dengan masyarakat Indonesia, gerakan tersebut kini mencoba mencari konteks lokal. Banyak cara yang transnasionalis lakukan sebagai upaya mendekat ke masyarakat Indonesia.  

Ideologi transnasional Islam terinspirasi oleh konteks peristiwa di luar negeri. Ikhwanul Muslimin adalah gerakan pasca-kolonialisme di Mesir. Sedangkan Hizbut Tahrir dibentuk oleh komunitas pengungsi Palestina di Yordania. Kelompok Al-Qaeda atau ISIS didorong oleh adanya monarki dan pemerintah sekuler di Timur Tengah. Mereka mengampanyekan keemasan masa lalu dunia Islam, sebagai solusi persoalan muslim saat ini.  

Di Indonesia, kontestasi Islam dan politik transnasonal diekspresikan dalam tiga model. Pertama, jaringan teroris yang melakukan aksi kekerasan. Jumlah mereka sangat sedikit dengan sumber inspirasi seperti Al-Qaeda, ISIS dan Darul Islam. Kedua, gerakan tanpa kekerasan yang memiliki basis massa cukup besar dan sebagian ada di parlemen. Inspirasi mereka adalah Ikhawanul Muslimin dan Hizbut Tahrir. Ketiga, gerakan nir-kekerasan konservatif sosial yang mempromosikan kembali nilai-nilai konservatif ke dalam masyarakat. Mereka adalah Salafi dan Wahabi.  

Bagi Indonesia, tantangan dari ketiganya datang dalam bentuk beragam. Teroris melakukan aksi kekerasan, kelompok kedua melakukan gerakan massa dan kelompok ketiga mengkampanyekan gaya hidup konservatif yang makin menarik bagi kalangan muda di Indonesia, dan populer dengan istilah hijrah. Lalu bagaimana intelektual Muslim di Indonesia menanggapi isu tersebut?  

Redaksi Harakatuna, pada Kamis (21/7) kemarin, melakukan wawancara dengan Prof. Dr. Sukron Kamil, M.Ag., Guru Besar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis “Islam dan Politik di Indonesia Terkini”, “Pemikiran Politik Islam Tematik, Agama dan Negara”, dan berbagai kajian Islam dan politik itu menjadi narasumber dengan topik “Islam dan Kontestasi Politik Transnasional di Indonesia”.  Bagaimana penjelasan Prof. Sukron? 

Yuk simak wawancara selengkapnya.