Indonesia strategic and economic action institution berpendapat, pemindahan ibu kota tidak bisa ujuk-ujuk dan tidak bisa sesuka perut penguasa. Tertundanya pemindahan kantor presiden adalah risiko dari menjadikan IKN sebagai 'Proyek Politik'. Pemerintah melupakan aspek pertimbangan mendalam, perencanaan profesional, dan kesiapan fiskal yang matang. Berikut pembahasannya bersama Chico Hakim-Politisi Pdi Perjuangan, Silfester Matutina-Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran