KBR Sore

KBR Sore

By KBR PrimeNews
Download on the App Store

KBR Sore episodes

  • SKB Anti-Radikalisme Bagi Aparatur Sipil Negara Dinilai Mubazir

    Surat Keputusan Bersama (SKB) Radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai mengekang kebebasan ASN berekspresi. SK itu diterbitkan pada 12 November lalu. Ada 11 kementerian dan lembaga Pemerintah yang menandatangani, di antaranya Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PAN-RB.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    6 min
  • Sistem Pilkada Tak Langsung Dinilai Banyak Keburukannya

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ini tengah mengkaji sistem pemilihan kepala daerah langsung. Dua faktor yang jadi alasan pengkajian adalah tingginya biaya politik dan potensi konflik di masyarakat. Rencana pengkajian mendapat dukungan dari ormas Islam PBNU.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    7 min
  • Beri Grasi ke Terpidana Korupsi, Komitmen Presiden Jokowi Memberantas Korupsi Diragukan

    Presiden Joko Widodo memberi grasi atau pengurangan masa hukuman untuk terpidana korupsi yang juga bekas Gubernur Riau Annas Maamun. Juru bicara Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto mengklaim, grasi untuk Annas diberikan karena faktor kemanusiaan. Alasannya, Annas sudah berusia 79 tahun, dan menderita sejumlah penyakit berkepanjangan. Keputusan Presiden ini tercatat sebagai grasi pertama bagi terpidana korupsi. Pemberian grasi ini lantas menuai kontroversi. Sejumlah pihak mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    6 min
  • Pemerintah akan Naikkan Tarif Pelanggan 900 VoltAmpere

    Kementerian Keuangan akan memangkas anggaran subsidi energi tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan subsidi yang dipangkas antara lain untuk pos Bahan Bakar Minyak (BBM), gas elpiji 3 kilogram, dan listrik. Nilai pemangkasan itu mencapai 12 triliun rupiah lebih. Sehingga, anggaran subsidi energi untuk tahun depan, hanya Rp124 triliun. Sri Mulyani menyebut, pemangkasan anggaran subsidi energi diakibatkan perkembangan ekonomi global. Pemangkasan subsidi listrik berbuntut pada rencana menaikkan tarif. Sebanyak 27 juta pelanggan listrik golongan 900 VoltAmpere, harus siap-siap bayar listrik lebih mahal.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    7 min
  • Pemerintah Segera Bubarkan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Kejaksaan

    Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut fungsi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan, dan TP4D Kejaksaan Tinggi serta Kejaksaan Negeri, banyak disalahgunakan. Bahkan bupati dan jaksa, ada yang justru menjadikannya sebagai modus korupsi. Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan akan membubarkan TP4 dan TP4D Kejaksaan. Menurut Mahfud, pembubaran justru akan mengukuhkan fungsi penindakan dari “Korps Adhyaksa”.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    7 min
  • Aplikasi LAPOR Dinilai Tidak Efektif Tanggapi Laporan Masyarakat

    Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dinilai kurang cepat merespons laporan yang disampaikan masyarakat. Aplikasi LAPOR sudah ada sejak 2012 lalu, dan dikelola sejumlah lembaga, salah satunya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Menurut lembaga survei Polling Center, dari seribuan responden yang disurvei, pada April hingga Mei kemarin, berharap laporannya cepat ditindaklanjuti. Peneliti Polling Center Heny Susilowati mengatakan responden memberi nilai buruk yaitu 55 persen untuk aspek respons. Sedangkan untuk aspek akses 80 persen, dan transparansi mendapat nilai 62 persen.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    7 min
  • Pegawai KPK Berstatus ASN, Independensi KPK Terancam

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mulai bersiap mengubah status penyidik independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tjahjo mengklaim, sudah dua kali bertemu Sekjen KPK Hardianto Harefa, untuk menyiapkan formula perubahan status pegawai KPK itu.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    6 min

About KBR Sore

From the publisher's feed

Program unggulan dari KBR yang juga mengudara di 200 radio jaringan KBR se-Indonesia. Memberi Anda kilasan informasi terkini dari berbagai perspektif. Karena setiap peristiwa, punya berbagai sisi yang…