KBR Sore kali ini membahas masih terjadinya kasus penolakan pembangunan rumah ibadah. Padahal, konstitusi Undang-Undang Dasar ‘45 menjamin kebebasan beragama dan beribadah.

Pemerintah juga punya aturan terkait lainnya. Seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Diterbitkan 16 tahun silam, peraturan ini menjadi Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah, dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama; Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama; dan Pendirian Rumah Ibadah.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ini dikenal dengan Surat Keputusan Bersama atau SKB 2 Menteri tentang Rumah Ibadah.

Meski sudah punya payung hukum, tapi mengapa kasus penolakan pembangunan rumah ibadah masih terjadi hingga kini?

Kita bahas selengkapnya di KBR Sore

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

KBR Sore kali ini kelanjutan penuntasan secara hukum Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 130 orang. 

Perkembangan terkini, bekas Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Akhmad Hadian Lukita dibebaskan dari tahanan Polda Jawa Timur. 

Alasannya, berkas perkara Lukita tidak kunjung lengkap atau “P19”, sehingga tidak bisa diajukan ke tahap penuntutan oleh Kejaksaan.

Selain itu, masa penahanan Akhmad Hadian Lukita di Polda Jawa Timur juga sudah habis.

Meski kini sudah dibebaskan dari tahanan, tapi status Lukita masih tetap tersangka.  

Lantas, mengapa penyidik lambat sekali melengkapi berkas Lukita?

Sulitkah membuktikan keterlibatan bekas Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru itu, dengan pasal-pasal yang disangkakan?

Kita bahas selengkapnya di KBR Sore

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

KBR Sore kali ini menyoroti pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mempersoalkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Luhut menyebut, OTT oleh KPK memperburuk citra Indonesia di mata dunia. Luhut mengatakan celah korupsi bisa ditutup dengan mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE.

Benarkah OTT yang dilakukan KPK memperburuk citra Indonesia di mata dunia? Benarkah Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) bisa menutup celah korupsi? 

Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

KBR Sore kali ini menyoroti persiapan pemerintah menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. 

Selain mengantisipasi kemacetan arus mudik dan arus balik, pemerintah juga focus pada pengamanan untuk memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berlangsung aman dan lancar. Termasuk dari ancaman terorisme.

Seberapa besar potensi ancaman serangan teroris pada Natal dan Tahun Baru kali ini?

Kita bahas selengkapnya di KBR Sore

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

KBR Sore kali ini membahas nasib ratusan ribu Pekerja Migran Indonesia atau PMI dan keluarganya, yang terancam “stateless” atau kehilangan status kewarganegaraan. Mereka tersebar di tiga negara bagian Malaysia yaitu Sabah, Kinabalu, dan Tawau.

Selain Malaysia, Pekerja Migran Indonesia dan keluarga yang berpotensi kehilangan status kewarganegaraan juga ada di Kota Davao, Mindanao, Filipina.

Orang yang tanpa kewarganegaraan dinamakan “Apatride”. 

Mereka tidak bisa ikut memilih di negara tempat ia tinggal. Tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan dokumen perjalanan. Bahkan tidak dapat memperoleh sertifikat atau akta nikah. Mereka juga tidak bisa memperoleh perlindungan dari negara.

Bagaimana mereka sampai terancam “stateless”? 

Apa saja langkah yang harus segera dilakukan pemerintah? 

Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

KBR Sore kali ini membahas catatan akhir tahun di sektor politik hukum keamanan. Di Khususnya menyoroti berbagai bisnis ilegal yang justru mendapat bekingan dari aparat atau pensiunan aparat termasuk tentara.

Bisnis-bisnis ilegal itu antara lain tambang ilegal, mafia tanah, hingga kasus-kasus sengketa lahan atau agraria.

Seberapa kuat para pensiunan aparat dan tentara itu, hingga mereka sudi menjadi beking bisnis ilegal dan kasus-kasus sengketa lahan? 

Kita bahas selengkapnya di KBR Sore

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

KBR Sore kali ini membahas rencana pemerintah memberikan subsidi, bila masyarakat mau membeli mobil atau motor listrik. Untuk masyarakat yang membeli motor listrik akan diberikan subsidi Rp8 juta.

Pemerintah mengklaim, pemberian subsidi itu untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Bila itu tercapai, maka beban APBN untuk subsidi BBM akan semakin berkurang.

Meski tujuannya baik, tapi pemberian subsidi kendaraan listrik justru dipertanyakan banyak pihak. Terutama karena kondisi perekonomian tahun depan masih dibayangi ketidakpastian.

Tepatkah rencana pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik itu? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

KBR Sore kali ini menyoroti terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Pemilu. Perppu berisi sejumlah aturan yang belum ada dalam Undang-Undang Pemilu.

Apakah Perppu Pemilu ini bisa memperlancar “Pesta Demokrasi” 2024?

Kita bahas selengkapnya di KBR Sore

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

KBR Sore kali ini menyoroti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, atau RUU Perlindungan PRT yang sudah belasan tahun mangkrak di DPR.

Baru-baru ini, Kantor Staf Presiden atau KSP membentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. 

Gugus Tugas ini beranggotakan delapan kementerian dan lembaga. Mulai dari KSP, Kementerian Ketenagakerjaan, Polri hingga Kejaksaan Agung.

Mampukah Gugus Tugas ini mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga? 

Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

KBR Sore kali ini menyoroti berbagai ketidak-beresan yang diduga terjadi pada tahapan Pemilu 2024 yaitu pada verifikasi faktual partai politik. 

Tahapan verifikasi partai politik dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dari KPU, sejak 29 Juli lalu hingga 13 Desember besok. 

Pada Rabu 14 Desember lusa, KPU akan menetapkan partai politik peserta Pemilu 2024, berdasarkan hasil verifikasi baik administrasi maupun faktual. 

Banyak laporan pengaduan muncul di masyarakat karena data pribadi mereka dicatut sebagai anggota partai politik.

Apakah pelaksanaan verifikasi faktual partai politik buruk? Apa dampaknya pada kecurangan Pemilu? 

Kita bahas selengkapnya di KBR Sore

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]