
Sign up to save your podcasts
Or


Saudara, Kapolri Listyo Sigit Prabowo didesak menyelidiki kebenaran dokumen berisi skema dan informasi bisnis ilegal yang diduga melibatkan jenderal bintang dua Ferdy Sambo dan perwira polisi lainnya. Bisnis ilegal itu diduga meliputi perjudian, narkoba, penambangan ilegal, penyelundupan, penyalahgunaan BBM dan gas elpiji hingga pungutan liar. Belakangan, dokumen yang bikin heboh itu dijuluki “Kaisar Sambo dan Konsorsium 303”.
Kapolri Listyo pun telah memerintahkan seluruh polisi agar tidak ada yang terlibat bisnis-bisnis ilegal tadi. Bagi yang melanggar, Kapolri bakal mencopot jabatannya. Desakan bersih-bersih di kepolisian akan diangkat di KBR Sore ini.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Saudara, sejumlah kalangan mendesak Presiden Joko Widodo mencabut Keputusan Presiden tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui jalur non-yudisial atau di luar jalur pengadilan. Keppres itu dinilai hanya akan memutihkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, sekaligus mengampuni para pelakunya. Keppres itu juga dikhawatirkan sangat tidak berpihak kepada korban dan keluarga korban. Desakan pembatalan Keppres ini akan jadi bahasan kita di KBR Sore edisi kali ini.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Saudara, sore ini kita menyoroti subsidi energi dari pemerintah. Tahun ini nilai subsidi energi yang digelontorkan Pemerintah mencapai Rp502 triliun. Angka ini sama dengan seperempat total APBN. Presiden Joko Widodo berkali-kali mengingatkan, alokasi anggaran subsidi energi sudah terlalu besar dan memberatkan APBN. Lantas, bagaimana postur APBN tahun depan? Masih kuatkah APBN menanggung subsidi energi lagi? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Saudara, sejumlah menteri dikabarkan bakal maju dalam pemilihan presiden 2024. Terbaru adalah penegasan Prabowo Subianto. Jumat pekan kemarin, Menteri Pertahanan itu menerima pencalonan dirinya sebagai calon presiden dari Partai Gerindra.
Sebelumnya, sejumlah elemen publik mendeklarasikan beberapa nama menteri sebagai calon presiden. Misalnya, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno yang didukung sejumlah komunitas dari Bengkulu, Magelang hingga Garut.
Nama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga ketua umum Partai Golkar didukung maju sebagai calon presiden dari komunitas lintas profesi. Sosok lain yang juga masuk bursa calon presiden adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Tak hanya dari jajaran menteri. Beberapa pembantu Presiden Jokowi yang menjabat gubernur juga mendapat dukungan maju dalam pemilu presiden, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Bagaimana mengatur para menteri dan pejabat negara yang ingin berkompetisi dalam pemilu presiden, agar tetap fokus menuntaskan pekerjaannya? Apakah mereka harus mundur dari jabatannya demi etika politik?
Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Saudara, lembaga pengumpul dana donasi atau lembaga filantropi, tidak selamanya berlaku amanah. Selain menyelewengkan dana donasi, banyak lembaga filantropi yang tidak punya izin resmi mengelola dana umat.
Bagaimana penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait penyelewengan dana donasi yang dilakukan lembaga filantropi? Apa pula langkah Kementerian Sosial dalam mengawasi pengelolaan dana donasi, yang dilakukan para lembaga pengumpul uang dan barang (PUB) itu? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Saudara, Pemerintah mengklaim sudah memperbarui draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP. Draf itu sudah diserahkan ke DPR sejak awal Juli lalu.
RKUHP merupakan salah satu RUU yang masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2022. Namun sepertinya target DPR mengesahkan RKUHP pada bulan ini tidak terpenuhi, karena DPR baru akan kembali menggelar sidang pada 16 Agustus mendatang. Artinya, pengesahan RKUHP tidak bisa diburu-buru, karena RUU ini masih mendapat banyak sorotan publik.
Banyak pasal di RKUHP yang dianggap bermasalah. Sementara Pemerintah, jauh-jauh hari bertekad, hanya akan memprioritaskan pembahasan terhadap 14 isu krusial di RKUHP.
Ini memunculkan desakan publik agar pembahasan RKUHP dilaksanakan dengan melibatkan partisipsi bermakna seluruh elemen masyarakat. Mengenai desakan partisipasi bermakna dari publik inilah yang akan kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Saudara, misteri kasus tewasnya Brigadir Joshua Hutabarat atau Brigadir J akhirnya sedikit demi sedikit terkuak. Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengumumkan Brigadir J tewas bukan karena saling tembak sesame polisi, melainkan karena ditembak. Korban tewas ditembak Bharada Eliezer atas perintah seorang inspektur jenderal polisi, Ferdy Sambo. Sambo, kini ditetapkan sebagai tersangka. Ia bakal dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal penjara 20 tahun.
Dalam peristiwa ini, ada puluhan personel polri, termasuk perwira tinggi dan menengah yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik. Bisakah Kapolri menjadikan momentum kasus ini, sebagai upaya “bersih-bersih” institusi dari “polisi-polisi bertangan kotor”? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Saudara, sore ini kita menyoroti kembali munculnya wacana menempatkan perwira aktif TNI di berbagai jabatan di kementerian dan lembaga. Wacana terbaru dilontarkan Menteri Koordinator Maritim Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengusulkan revisi Undang-Undang TNI. Luhut ingin Undang-undang TNI memasukkan pasal baru yaitu agar perwira aktif TNI bisa menjabat di Kementerian dan Lembaga. Tiga tahun silam, usulan senada sudah pernah dilontarkan. Ketika itu, justru Panglima TNI Hadi Tjahjanto sendiri yang hendak mendorong penempatan perwira aktif di sejumlah Kementerian dan Lembaga.
Benarkah wacana menempatkan perwira aktif TNI bakal menghidupkan kembali peran dwifugsi TNI seperti masa Orde Baru dulu? Bagaimana sikap DPR atas desakan revisi Undang-Undang TNI? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Saudara, sore ini kita menyoroti sejumlah perkembangan yang muncul dalam kasus “Polisi Tembak Polisi” yang menewaskan Brigadir Yoshua atau Brigadir J. Di antaranya Ferdy Sambo, jenderal polisi bekas Kadiv Propam ditempatkan di Mako Brimob Depok selama 30 hari. Masih belum jelas apa status Ferdy Sambo.
Sementara itu, Bareskrim Polri menangkap dan menahan Bharada RE dan Brigadir RR yang dijerat pasal pembunuhan berencana. Sementara tersangka sebelumnya, Bharada Eliezer, dikenakan Pasal dugaan pembunuhan.
Pengusutan kasus ini sudah genap satu bulan. Tapi pengungkapan kasusnya terasa sangat lambat. Lantas, bagaimana desakan agar Polri menepati slogan “Presisi”, yang selama ini digaungkannya sendiri? Dapatkah itu terwujud? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Saudara, pemerintah terus menyerukan kewaspadaan berkepanjangannya krisis pangan dan energi global. Untuk mengantisipasi krisis pangan, pemerintah membuka banyak lahan lumbung pangan atau food estate. Misalnya di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua. Khusus di NTT, pemerintah bahkan menyusun Peta Jalan atau RoadMap Hilirisasi Sorgum hingga 2024.
Mengapa pemerintah serius mengembangkan “sorgum”, atau yang dalam Bahasa Jawa biasa disebut “cantel” ini? Apa saja yang harus diperhatikan pemerintah, dalam mengupayakan substitusi komoditas dan diversifikasi pangan hingga ke pelosok daerah? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
From the publisher's feed