Saudara, Sejak bulan lalu kepolisian gencar menangkap pimpinan Kelompok khilafatul muslimin dan menutup 30an sekolah yang terafiliasi dengan kelompok tersebut. Polisi beralasan, penangkapan dilakukan lantaran kelompok itu menyimpang dari ideology pancasila dan diduga berpaham radikal.

Kendati begitu, kepolisian maupun BNPT belum menyatakan bahwa kelompok Khilafatul Muslimin sebagai kelompok radikal atau terorisme. Sayangnya, stigma radikal terhadap pengikutnya termasuk anak-anak telah melekat di masyarakat. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu psikologi anak hingga menimbulkan perundungan. Lantas bagaimana pemerintah melindungi anak-anak dari stigma negative tersebut? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saudara, jelang pemilu 2024 iklim politik mulai memanas. Pasalnya, di tahun ini partai-partai politik tengah gencar mencari celah dukungan dan juga menarik perhatian masyarakat dengan berbagai cara, memasang spanduk hingga cepatnya pembentukan koalisi. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan polarisasi seperti pada pemilu 2019.

Untuk mencegah polarisasi dan munculnya politik identitas, maka berbagai lembaga mulai aktif mengantisipasi hal tersebut, salah satunya Polri dan Dewan pers. Bahkan belum lama ini Polri membentuk satgas nusantara khusus untuk mencegah polarisasi dan penyebaran berita hoax di dunia maya. Lantas apa saja upaya yang dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Kita bahas selengkapnya di KBR sore.

**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saudara, pemerintah tengah berupaya memastikan harga minyak goreng curah diseluruh wilayah di tanah air dapat dijangkau sesuai Hagra Eceran Tertinggi (HET) pemerintah, sebesar Rp14 ribu. Berbagai upaya dilakukan seperti memberi subsidi, membuat program pembelian online, operasi pasar hingga pemberian insentif izin ekspor bagi perusahaan minyak dan turunannya yang ikut dalam program minyak goreng curah rakyat.

Namun kebijakan tersebut belum berdampak signifikan pada penurunan harga minyak goreng di pasaran. Terakhir, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya segera menyelesaikan polemic ini dalam waktu satu bulan. Lantas mampukah para pembantu presiden menerapkan kebijakan 1 harga di hampir seluruh wilayah Indonesia? Kita bahas selengkapnya di KBR sore.

**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saudara, pemerintah berencana terus memperpanjang program kartu prakerja sampai angka kemiskinan dan pengangguran bisa ditekan. Hal itu disampaikan Presiden joko Widodo, saat bertemu ribuan alumni kartu prakerja di Bogor, pekan lalu.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran tahunan untuk kartu prakerja senilai 10 triliun rupiah. Program ini dikalim berhasil meningkatkan kemampuan para pencari kerja dan juga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat disaat maupun setelah pandemi. Namun apakah program ini efektif dan tepat sasaran? Kita akan bahas selengkapnya di KBR Sore.

**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Sore ini, kita akan membahas klaim-klaim pemerintah, terkait penanganan kasus HAM di Indonesia, dalam kegiatan sidang HAM PBB di, Jenewa beberapa hari lalu. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD baru-baru ini mengklaim kasus HAM saat ini tengah ditangani dengan baik oleh pemerintah. Bahkan menurutnya, Indonesia tidak masuk dalam negara dengan masalah kemanusiaan.

Benarkah klaim tersebut? Kita akan bahas selengkapnya di KBR Sore.

**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saudara, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshufle kabinetnya. Kemarin, ia melantik lima orang baru di kabinetnya. Masing-masing dua menteri dan tiga wakil menteri. 

Di posisi menteri, Jokowi melantik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Muhammad Lutfi. Selain itu, Kepala negara juga melantik bekas Panglima TNI, Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Lantas, mampukah menteri-menteri yang baru dilantik Presiden itu menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama Menteri ATR/BPN terkait sengketa tanah dan lahan yang masih menghantui negeri ini? Apa saja terobosan yang akan dilakukan bekas panglima TNI ini untuk menyelesaikan permasalahan lahan di Indonesia?

Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saudara, Hari ini Presiden Joko Widodo merombak susunan menteri kabinet Indonesia Maju. Ini merupakan kali kedua pergantian menteri yang dilakukan pada kepemimpinan Jokowi di periode kedua. Ada dua Menteri yang diganti. Menteri Agraria sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil digantikan bekas Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Sedangkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi digantikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Selain jajaran menteri, Jokowi juga melantik 3 wakil menteri. Lantas akan sesuaikah pilihan Presiden dalam reshuffle kali ini? Selengkapnya kita bahas di KBR sore.

**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, nama-nama tokoh mulai berseliweran di bursa calon presiden. Sejumlah lembaga survei juga mulai ikut meneliti elektabilitas masing-masing calon dan kecenderungan publik dalam memilih pemimpin baru.

Nama-nama tokoh yang masih menjabat gubernur, walikota, menteri hingga perwira TNI ikut meramaikan survei elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden. Namun beberapa survei menyebut belum ada calon yang benar-benar memenuhi kriteria pemimpin bagi publik. Lantas pemimpin seperti apa yang diinginkan masyarakat untuk 2024? Selengkapnya kita bahas di KBR sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saudara, krisis pangan di beberapa negara membuat Indonesia harus mengantisipasi kekurangan stok pangan. Krisis ekonomi global membuat harga sejumlah komoditas dalam negeri naik seperti telur ayam, cabai dan bawang merah. 

Kenaikan harga pangan ini dipengaruhi banyak faktor seperti, harga pakan ternak dan pupuk yang naik, biaya distribusi meningkat akibat krisis global sampai masalah cuaca yang tidak menentu. Lantas apa upaya yang harus dilakukan pemerintah, agar Indonesia terhindar dari krisis pangan? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saudara, Konflik agraria sejak 2020 hingga 2021 tercatat mencapai 207 kasus dengan 448 kejadian bentrok warga dengan aparat maupun korporasi dan pemerintah. Padahal sejak 2020 pemerintah telah membentuk satuan tugas percepatan penanganan konflik agraria, di bawah Kantor Staf Presiden (KSP). Bahkan terbaru Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD juga membentuk tim khusus untuk menangani mafia tanah.

Namun, keberadaan satgas ataupun tim khusus sepertinya tidak berdampak signifikan pada berkurangnya konflik agraria. Kemarin, Presiden Joko Widodo kembali mengeluhkan banyaknya aduan terkait hal tersebut. Lantas Apa upaya pemerintah menangani masalah ini? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]