Kentongan

“FAO memperingatkan bahwa pandemi covid-19 ini dapat menyebabkan krisis pangan dunia. Ini hati-hati!”, demikian dikatakan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference di Istana Merdeka April 2020 lalu.

Seberapa urgensi kondisi pangan nasional kita saat ini? Mari simak ulasan dari Ester Jusuf SH M.Si, pengamat patologi sosial, di Podcast Kentongan episode ke-29.

Apakah hak untuk memilih pada Pilkada di tengah pandemi adalah multak dan tidak bisa dikesampingkan oleh apapun? Kalau dilihat dari argumen pelanggaran hak, sebetulnya dilematis bagi pemerintah. Apabila pilkada dilanjutkan di tengah pandemik, apakah ada pelanggaran hak pemilih dan calon yang akan dipilih karena kesehatan mereka terancam? Sebaliknya, apabila pilkada ditunda dengan alasan kesehatan, apakah juga ada pelanggaran hak warga yang sebetulnya ingin memilih atau dipilih serta merasa bahwa kesehatan adalah tanggungjawab pribadinya yang tidak perlu diatur oleh pemerintah? Simak perbincangan bersama Maruarar Siahaan, mantan Hakim Konstitusi periode 2003-2008.

Berbagai argumen terkait pelaksanaan Pilkada 2020 ramai dibicarakan. Di satu sisi, pemerintah melihat bahwa menunda Pilkada 2020 setelah tahapan pendaftaran pasangan calon merupakan pelanggaran hak konstitusional. Namun di sisi lain, terdapat argumen bahwa negara seyogianya menjamin hak konstitusi warga negara dapat terlaksana dengan rasa aman, yaitu dengan menunda pelaksanaan Pilkada. Mantan Hakim Konstitusi, Maruarar Siahaan, menjawab bagaimana sebenarnya pengaturan mengenai Pilkada di dalam konstitusi dan apa yang dimaksud dengan hak konstitusional itu

Membawa perdamaian itu sangatlah sederhana dan bisa dilakukan siapapun, apapun profesinya. Pejabat pemerintah, tokoh agama, aparat hukum, jurnalis, warga, kalau semua berperan menjadi pembawa damai, alangkah indahnya bumi Indonesia kita ini. Simak perbincangan: Linda Bustan, pegiat interfaith dan dosen di sebuah Univ. di Surabaya; Viona Wijaya, PNS dari sebuah kementerian; Desca Natalia, jurnalis sebuah kantor berita nasional; Puansari Siregar, pegiat pendidikan warga di sebuah ngo; serta Pratiwi Febri, pegiat hukum dan HAM.

Bagaimana menerjemahkan perdamaian menjadi tindakan yang konkrit, secara khusus dalam hidup berbangsa dan bernegara di tengah pandemi Covid-19 ini? 5 Srikandi dari bidang Regulasi Pemerintahan, HAM, Interfaith, Jurnalisme, dan Pendidikan (Viona Wijaya, Pratiwi Febri, Linda Bustan, Desca Lidya Natalia, Puansari Siregar), bicara mengenai perdamaian dan tantangannya, dalam Podcast Kentongan episode ke-25.

Bagaimana pandangan kristen mengenai sikap terhadap orang yang beda agama? Pdt. Yonky Karman, Ph,D mengulik bagaimana konsep kesetaraan dan ketidaksetaraan di antara penganut beragama. Beliau adalah Pengamat sosial dan Pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Theologia (STFT) Jakarta.

Mungkinkah kita menghilangkan sistem mayoritas minoritas? Hambatan apa yang kita hadapi ketika bicara soal kesetaraan? Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan RI periode 2020-2024, membahasnya dalam Podcast Kentongan Episode 23 ini.

Apakah dalam Islam, umat Muslim dan Non-Muslim memiliki kesetaraan? Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A memaparkan bagaimana cara pandang Islam mengenai kesetaraan dan ketidaksetaraan dengan penganut agama lain #PodcastKentongan Episode ke-22.

Episode ini diambil dari webinar “Dialog Islam-Kristen: Meneropong Kesetaraan & Ketidaksetaraan antarPenganut Agama yang Berbeda” yang diselenggarakan oleh Institut Leimena pada Kamis, 23 Juli 2020. Untuk mendengarkan materi selengkapnya, akses juga episode-episode berikutnya.

Apakah nilai-nilai agama Islam dan nilai kebangsaan bisa dipertemukan? Seperti apa warisan pemikiran muslim Indonesia terhadap nilai Ketuhanan? Simak penjelasan Prof. Dr. M. Amin Abdullah di #PodcastKentongan Episode ke-21 ini.

Waktu lalu ramai diberitakan mengenai konflik kepentingan dalam peristiwa yang dialami dua orang dari Stafsus Milenial yang kemudian mengundurkan diri. #PodcastKentongan Episode 20 berikut ini adalah interview seorang anak muda bersama Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, yang mengulik mengenai konflik kepentingan dan etika dalam kepemimpinan publik.