(Taiwan, ROC) --- Wadah pemikir Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merilis laporan pada pekan lalu yang memperlihatkan fakta bahwa pada tahun 2025 mendatang RRT dicemaskan akan mengalami defisit pangan sebesar 130 juta ton. Di samping itu, perkembangan di sektor pertanian setempat diberitakan terhambat.

Institusi sosial setempat pun tengah menyoroti kinerja pemerintah Tiongkok dalam menangani permasalahan terkait.

Penguasa RRT, Xi Jin-ping baru-baru ini memperlihatkan kecemasannya akan fenomena "buang-buang makanan" yang terjadi di Tiongkok. Dirinya pun meminta otoritas terkait untuk membuat undang-undang dan mengawasi gerak-gerik para warga.

Media resmi RRT, CCTV juga meminta para Youtuber setempat untuk mempropagandakan anti "buang-buang makanan".

Beberapa youtuber setempat yang gemar menyiarkan porsi makanannya ke hadapan publik, pun diminta untuk berhenti "buang-buang makanan".

Mengapa otoritas Tiongkok membuat pernyataan seperti demikian? Media South China Morning Post mewartakan, seruan Xi Jin-ping tersebut ingin memperlihatkan ketahanan pangan Tiongkok dan memperkuat perjuangan jangka panjangnya melawan Amerika Serikat.

Salah seorang peneliti dari S. Rajaratnam School of International Studies Singapore, Zhang Hou-zhou (張宏州) menyampaikan, "Mengurangi sampah makanan juga berarti menurunkan ketergantungan terhadap impor".

Pejabat Tiongkok bersikeras menyampaikan bahwa pasokan pangan untuk saat ini masih dalam tahap yang mencukupi. South China Morning Post menganalisis bahwa harga jagung berjangka yang merupakan salah satu pasokan pangan utama Tiongkok telah melonjak hampir 30%.

Kenaikan yang terjadi semenjak bulan Januari tersebut, memperlihatkan fakta bahwa pasokan pangan setempat mulai berkurang.

Harga jagung yang melonjak membuat para petani dan pedagang pakan setempat beralih ke gandum. Tidak lama berselang, harga gandum memperlihatkan lonjakan serupa.

Profesor Monash University, Shi He-ling (史鶴凌) kepada media Australia ABC menyampaikan, semenjak pandemi virus korona berkecamuk, cadangan devisa Tiongkok yang didominasi oleh dolar Amerika Serikat telah menurun. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pemerintah Tiongkok untuk membeli pasokan pangan,  guna mencukupi kebutuhan domestik.

Di samping itu, rangkaian bencana alam yang baru-baru ini terjadi di Tiongkok, juga telah mempengaruhi pasokan makanan setempat. Media Australia, ABC mewartakan jika bencana banjir di Tiongkok dalam beberapa bulan terakhir telah berdampak pada lahan penanaman padi setempat.

Situasi internasional juga dinilai menjadi salah satu faktor terjadinya krisis pangan di Tiongkok. Media Amerika Serikat VOA mewartakan, Tiongkok selama ini mengandalkan impor dari AS guna untuk menstabilkan harga dan memenuhi komitmennya untuk membeli produk pertanian Negeri Paman Sam.

Namun demikian, situasi politik yang tidak menentu di antara negara-negara barat telah menaikkan harga tarif. Memburuknya hubungan dengan beberapa mitra dagang juga disinyalir menghambat kelancaran rantai pasokan makanan Tiongkok.

Jika hal di atas terus berlanjut, maka dicemaskan dapat mengancam kestabilan pasokan makanan Negeri Tirai Bambu.

Polemik krisis pangan Tiongkok telah menyita perhatian dari para petinggi setempat. Masyarakat luas pun menantikan kinerja dari otoritas Beijing untuk mengatasi kekurangan tersebut.

Seorang ekonom Beijing, Hu Xing-dou (胡星斗) mengatakan kepada media South China Morning Post, di tengah perseteruannya dengan Amerika Serikat, otoritas Beijing harus mempersiapkan skenario terburuk. Swasembada pangan sudah seharusnya menjadi salah satu agenda terpenting Tiongkok saat ini.

Hu Xing-dou melanjutkan, hingga hari ini RRT masih menjadi negara impor terbesar di dunia. Data resmi Tiongkok mengungkap, RRT mengimpor sekitar 20% pasokan makanannya. Namun demikian, beberapa pakar merasa, jika jumlah sebenarnya mencapai 30%.

Media VOA melanjutkan, otoritas Tiongkok setidaknya harus mengimpor 100 juta tanaman pangan setiap tahunnya.

Meskipun harga beberapa pangan telah meroket, tetapi otoritas Tiongkok tetap memberikan subsidi mereka kepada petani-petani lokal.

Peneliti Zhang Hou-zhou menganalisis, jumlah pemasukan yang diperoleh oleh petani setempat masih lebih rendah dari yang diharapkan.

Faktanya, Tiongkok memiliki potensi lahan yang subur dan merupakan salah satu negara pertanian utama dunia. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, pihak berwenang harus merespons secara aktif.

Otoritas Beijing yang selama ini terus mempromosikan ketahanan pangan, sudah seharusnya mendesak pemerintah di daerah untuk mendorong ragam kebijakan penyelesaian krisis pangan.