[Episode 61 - Edisi Spesial] :
Episode kali ini Ibu Ilva Nurfitriati, S.H., M.Si. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Kupas Tuntas Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup Akibat Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur”. Podcast ini terinspirasi dari pemindahan Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut IKN) Indonesia ke Kalimantan Timur setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diduga berpotensi merusak lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai keterkaitan prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PPLH) dengan pemindahan IKN, tahapan PPLH dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur, produk hukum yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah hingga ruang lingkup kajian dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disebut KLHS). Selain itu, dibahas pula dampak terhadap lingkungan yang berpotensi timbul dalam pembangunan IKN berdasarkan hasil KLHS yang telah ada, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pemerintah apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup setelah IKN berdiri. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Ibu Ilva Nurfitriati, S.H., M.Si. akan mengupas tuntas masalah ini.
View all episodes
By Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman UNPAR[Episode 61 - Edisi Spesial] :
Episode kali ini Ibu Ilva Nurfitriati, S.H., M.Si. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Kupas Tuntas Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup Akibat Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur”. Podcast ini terinspirasi dari pemindahan Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut IKN) Indonesia ke Kalimantan Timur setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diduga berpotensi merusak lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai keterkaitan prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PPLH) dengan pemindahan IKN, tahapan PPLH dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur, produk hukum yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah hingga ruang lingkup kajian dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disebut KLHS). Selain itu, dibahas pula dampak terhadap lingkungan yang berpotensi timbul dalam pembangunan IKN berdasarkan hasil KLHS yang telah ada, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pemerintah apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup setelah IKN berdiri. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Ibu Ilva Nurfitriati, S.H., M.Si. akan mengupas tuntas masalah ini.