[Episode 74] :

Episode kali ini Bapak Bagus Fauzan, S.H., M.H. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Dinamika Konser: Siapakah Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Penyelenggaraan Konser?”. Podcast ini terinspirasi dari adanya sengketa antara Ari Bias dan Agnez Mo terkait pembayaran royalti serta adanya pengajuan uji materi terhadap UU Hak Cipta. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai ketentuan hukum positif Indonesia dalam penyelenggaraan konser atau festival, khususnya dalam konteks perizinan dan pembayaran royalti. Tidak hanya itu, akan dibahas pula hak pencipta lagu serta pihak yang bertanggung jawab untuk membayar royalti. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Bagus Fauzan, S.H., M.H. akan mengupas tuntas masalah ini.

[Episode 73] :

Episode kali ini Ibu Jesslyn Kartawidjaja, S.H., M.M., M.Kn. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Dilema Jual Beli Akun Driver Ojek Online Bolehkah Diperjualbelikan?”. Podcast ini terinspirasi dari adanya fenomena jual beli akun driver ojek online dalam masyarakat. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai latar belakang terjadinya jual beli akun driver ojek online dan ketentuan internal perusahaan ojek online mengenai jual beli akun driver ojek online. Tidak hanya itu, akan dibahas pula keabsahan perjanjian jual beli akun ojek online ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Selain itu, dipaparkan pula pertanggungjawaban pihak pembeli dan penjual akun driver ojek online apabila terjadi tindak pidana terhadap penumpang, serta dijabarkan pula terkait upaya hukum bagi penumpang yang mengalami kerugian atas jual beli akun driver ojek online. Terakhir, akan disampaikan pula mengenai hubungan antara orderan fiktif dengan fenomena jual beli akun driver ojek online. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Ibu Jesslyn Kartawidjaja, S.H., M.M., M.Kn akan mengupas tuntas masalah ini.

[Episode 72] : 

Episode kali ini rekan LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Masih Perlukah Izin Atasan dalam Perceraian Anggota PNS?”. Podcast ini terinspirasi dari adanya kebijakan yang mewajibkan anggota Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) memperoleh izin dari atasan sebelum mengajukan perceraian. Ketentuan ini mencerminkan bentuk intervensi terhadap ranah privat yang seharusnya menjadi hak individu tanpa campur tangan pihak lain, termasuk negara. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai perbedaan pengaturan perceraian bagi Anggota PNS dan non PNS serta latar belakang pengaturan perceraian bagi anggota PNS. Selain itu, akan dibahas pula mengenai izin atasan sebagai bentuk intervensi terhadap privasi dan dampaknya bagi anggota PNS yang melakukan perceraian tanpa izin atasan. Tidak hanya itu, akan dijelaskan pula terkait sikap hakim dalam menghadapi perceraian anggota PNS dan relevansi izin atasan dengan tertib administrasi. Terakhir, akan dijelaskan pula mengenai urgensi diperlukannya izin atasan bagi perceraian anggota PNS. Oleh karena itu, LBH “Pengayoman” UNPAR bersama Azka Muhammad Habib selaku Relawan LBH “Pengayoman” UNPAR akan mengupas tuntas masalah ini.

[Episode 71] :

Episode kali ini Ibu Olivia Agatha Kusuma S.H., M.H. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Joki Skripsi, Hukum Pidana, dan Kita yang Tutup Mata”. Podcast ini terinspirasi dari adanya fenomena joki dalam lingkungan civitas akademika yang mulai dianggap sebagai aktivitas yang ‘lumrah’ di kalangan mahasiswa. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai definisi dan pengaturan joki dengan merujuk pada hukum positif di Indonesia dan sanksi atas perbuatan joki. Selain itu dibahas pula perbedaan antara joki dengan penjiplakan serta beberapa pengaturan pasal dalam hukum pidana di Indonesia yang dapat menjerat pelaku joki. Terakhir akan dijelaskan pula terkait dengan pertanggungjawaban hukum oleh penyedia jasa joki. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Ibu Olivia Agatha Kusuma S.H., M.H. akan mengupas tuntas masalah ini.

[Episode 08 – KUHP Series] : 

Episode kali ini Bapak  Ahmad Mukhlish Fariduddin bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Hukum Kebohongan dan Kebohongan Hukum”. Podcast ini terinspirasi dari pengesahan sekaligus pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) pada tanggal 2 Januari 2023, yang menuai polemik di masyarakat terhadap beberapa pasal yang diatur. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai permasalahan sistematika pengaturan pasal larangan penyebaran berita bohong dalam KUHP Baru dan sejarah kriminalisasi penyebaran berita bohong di Indonesia. Selain itu, akan dibahas pula aktualisasi misi dekolonialisasi dan demokratisasi dalam KUHP Baru melalui pengaturan pasal larangan penyebaran berita bohong. Tidak hanya itu, dibahas pula ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP Baru, serta pengaturan larangan penyebaran berita bohong di Negara Singapura sebagai perbandingan dengan Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Bapak  Ahmad Mukhlish Fariduddin akan mengupas tuntas topik ini.

[Episode 70] :

Episode kali ini Bapak Williams Oey, S.H., LL.M. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Dilema Hubungan Hukum Pengemudi Ojek Online: Di Mana Posisi Mereka?”. Podcast ini terinspirasi dari adanya aksi demonstrasi oleh pengemudi ojol yang menuntut perubahan status mereka dari yang semula berstatus sebagai mitra menjadi pekerja. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai isu-isu seputar keberadaan ojol sejak awal kemunculan, perbedaan antara hubungan kerja pengemudi ojol dengan perusahaan penyelenggara dibandingkan dengan hubungan kerja pada umumnya yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, serta konsep hubungan ketenagakerjaan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Akan dibahas pula konsep hubungan kerja antara pengemudi ojol dengan perusahaan penyelenggara yang bersifat fleksibel beserta dampak yang muncul. Terakhir, akan dijelaskan pula terkait dengan perbandingan pengaturan unsur hubungan kerja antara pengemudi ojol dengan perusahaan penyelenggara di negara lain selain Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Bapak Williams Oey, S.H., LL.M. akan mengupas tuntas masalah ini.

[Episode 69] :

Episode kali ini Ibu Lidwina Larasati Himawan, S.H., M.H. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Perjanjian Perkawinan: Penting atau Tidak?”. Podcast ini terinspirasi dari stigma masyarakat Indonesia yang masih tabu untuk membuat perjanjian perkawinan karena secara kebudayaan turun temurun dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang ‘ganjil’ untuk dilakukan pada saat perkawinan.

Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai perjanjian perkawinan ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Kemudian, akan dipaparkan lebih lanjut pengaturan atas perjanjian perkawinan, mulai dari waktu pembuatan, bentuk, konsep perjanjian perkawinan bagi umat muslim, dan waktu berakhirnya perjanjian perkawinan. Lalu, akan dibahas pula materi muatan dalam perjanjian perkawinan beserta dengan konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Terakhir, akan dijelaskan tata cara eksekusi terhadap perjanjian perkawinan apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Ibu Lidwina Larasati Himawan, S.H., M.H. akan mengupas tuntas masalah ini.

[Episode 68] :

Episode kali ini Ibu Vania Irawan, S.H., M.H. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Dari Panggung ke Layar: Hak Cipta Dalang dalam Pertunjukan Wayang Kulit di Indonesia”. Podcast ini terinspirasi dari maraknya pelanggaran hak cipta terhadap dalang, baik dalam kedudukannya sebagai pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pelaku pertunjukan atas pertunjukan pewayangan yang diunggah atau ditayangkan melalui live streaming di YouTube.

Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai perbedaan serta karakteristik atas suatu ciptaan dan Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disebut EBT). Kemudian, akan dibahas pula kedudukan pertunjukan wayang kulit, baik sebagai ciptaan maupun EBT. Selain itu, dibahas juga kedudukan dalang dalam pertunjukan wayang, baik sebagai pencipta, pemegang hak cipta, maupun pelaku pertunjukan. Tidak hanya itu, dalam podcast ini dibahas pula tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang dalang dalam melindungi haknya atas pertunjukan wayang kulit yang diunggah maupun yang ditayangkan secara live di YouTube. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Ibu Vania Irawan, S.H., M.H. akan mengupas tuntas masalah ini.

[Episode 07 – KUHP Series] :

Episode kali ini Ibu Asfinawati, S.H., M.Fil. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Menghadapi KUHP Baru: Apakah Suara Kita Masih Merdeka?”. Podcast ini terinspirasi dari pengesahan sekaligus pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) pada tanggal 2 Januari 2023, yang menuai polemik di masyarakat terhadap beberapa pasal yang diatur. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai perbedaan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah yang diatur dalam KUHP Baru. Lebih lanjut, akan dibahas pula terkait alasan sulitnya penghapusan pengaturan pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, batasan antara memberikan kritik dengan penghinaan terhadap Pemerintah, dan penghidupan kembali pasal penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006. Tidak hanya itu, dibahas pula pengaturan mengenai penghinaan terhadap Lembaga Negara dalam KUHP Baru serta alasan pembenar dalam tindak pidana penghinaan di KUHP Baru. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Ibu Asfinawati, S.H., M.Fil akan mengupas tuntas topik ini.

[Episode 67] :

Episode kali ini Bapak Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Putusan Perselisihan Pilpres 2024 dan Dampaknya bagi Pemilu Selanjutnya”. Podcast ini terinspirasi dari Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PHPU) Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) melalui Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan MK No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai karakter dan pertimbangan MK dalam memutus PHPU Presiden dan Wakil Presiden serta dasar kewenangan MK dalam menyelesaikan PHPU. Kemudian, akan dibahas pula beberapa dissenting opinion dalam Putusan PHPU Tahun 2024 yang di antaranya mengenai karakter judex facti atau menilai fakta dari hakim MK ketika menyelesaikan PHPU serta batas waktu penyelesaian PHPU bagi hakim MK yang terkesan sangat singkat. Selain itu, dibahas pula dampak dari hasil Putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 terhadap pelaksanaan Pemilu ke depannya termasuk pada Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada November 2024 mendatang. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Bapak Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H. akan mengupas tuntas masalah ini.