[Episode 06 – KUHP Series] :

Episode kali ini Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Menata Landasan Hukum yang Kokoh untuk Pertanggungjawaban Korporasi dalam KUHP Baru”. Podcast ini terinspirasi dari pengesahan sekaligus pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) pada tanggal 2 Januari 2023, yang menuai polemik di masyarakat terhadap beberapa pasal yang diatur. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam KUHP Baru, konstruksi hukum korporasi dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, cara mengkualifikasikan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sampai dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf terhadap korporasi. Kemudian, akan dibahas juga mengenai kemungkinan penyelesaian tindak pidana korporasi dengan asas oportunitas dan tanggapan Narasumber terkait dengan pengaturan korporasi dalam KUHP Baru. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. akan mengupas tuntas topik ini.

[Episode 05 – KUHP Series] :

Episode kali ini Bapak Erasmus A.T. Napitupulu bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Pergeseran Paradigma Pidana Mati dalam KUHP Baru”. Podcast ini terinspirasi dari pengesahan sekaligus pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) pada tanggal 2 Januari 2023, yang menuai polemik di masyarakat terhadap beberapa pasal yang diatur. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai perdebatan pro dan kontra pidana mati dalam proses perumusan draft KUHP Baru, persoalan fenomena “waiting list” eksekusi mati, arah pengaturan pidana mati dalam KUHP Baru, dan pergeseran paradigma pidana mati dalam KUHP Baru. Lebih lanjut, dalam podcast ini akan dibahas pula mengenai masa percobaan bagi terpidana mati hingga persoalan komutasi atau perubahan pidana mati dalam KUHP Baru. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Bapak Erasmus A.T. Napitupulu akan mengupas tuntas topik ini.

[Episode 66] : 

Episode kali ini rekan-rekan LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Keadilan Restoratif Bukan Untuk Kasus Korupsi”. Podcast ini terinspirasi dari wacana penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut tipikor) untuk mengurangi besarnya biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam penanganan perkara tipikor. Hal ini mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan oleh negara tersebut lebih besar dibandingkan dengan jumlah kerugian yang dialami oleh negara akibat tipikor. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai keadilan restoratif yang meliputi pengaturan, penerapan, dan perkembangan penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Selain itu, dibahas pula pemberian sanksi pidana kepada pelaku tipikor di Indonesia serta kelemahannya hingga pertentangan penerapan keadilan restoratif jika diterapkan terhadap tipikor. Oleh karena itu, LBH “Pengayoman” UNPAR bersama Alexius Marvel selaku Relawan LBH “Pengayoman” UNPAR akan mengupas tuntas masalah ini.

[Episode 04 – KUHP Series] :

Episode kali ini Ibu Siti Aminah Tardi, S.H. (Komisioner Komnas Perempuan) bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Living Law dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Perempuan”. Podcast ini terinspirasi dari pengesahan sekaligus pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) pada tanggal 2 Januari 2023, yang menuai polemik di masyarakat terhadap beberapa pasal yang diatur. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai latar belakang munculnya pengaturan living law dalam KUHP Baru, pembatasan definisi living law dalam KUHP Baru, dan pedoman pengaturan living law dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup di Masyarakat. Selain itu, dalam Podcast ini dibahas pula mengenai potensi kemunculan Peraturan Daerah diskriminatif secara khusus pada perempuan melalui kehadiran living law, hingga saran yang diberikan oleh Komnas Perempuan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup di Masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Ibu Siti Aminah Tardi, S.H. akan mengupas tuntas topik ini.

[Episode 65] :

Episode kali ini rekan-rekan LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Seni yang Bertanggung Jawab: Apakah Membuat Lagu Cover Melanggar Hak Cipta?”. Podcast ini terinspirasi dari banyaknya masyarakat yang melakukan cover terhadap lagu orisinal dan mengunggah hasil cover-nya di berbagai platform media sosial, sehingga menjadi pertanyaan tersendiri mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik lagu orisinal ketika lagunya di-cover oleh pihak lain. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai alasan diperlukannya perlindungan terhadap suatu lagu orisinal dan pengaturan perlindungan ciptaan berupa lagu orisinal dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, dibahas pula mekanisme perlindungan hak cipta terhadap suatu lagu, perlindungan terhadap pencipta/pemegang hak cipta ketika lagunya di-cover oleh seorang performance, hingga prosedur yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu untuk mendapatkan royalti atas lagu ciptaannya. Lebih lanjut, disampaikan pula prosedur yang perlu ditempuh oleh pihak yang hendak menggunakan lagu orisinal untuk di-cover. Oleh karena itu, LBH “Pengayoman” UNPAR bersama Febri Patricia selaku Relawan LBH “Pengayoman” UNPAR akan mengupas tuntas masalah ini.

[Episode 64] :

Episode kali ini rekan-rekan LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Nasib Final and Binding dalam Pertarungan Konstitusional Pasca Putusan MK”. Podcast ini terinspirasi dari kemunculan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada tanggal 16 Oktober 2023 yang menuai pro dan kontra di masyarakat karena adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh salah satu hakim konstitusi yang melatarbelakangi dibentuknya panitia ad hoc Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mengeluarkan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 pada tanggal 7 November 2023 atas dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai definisi, dasar hukum pengaturan sifat final and binding Putusan MK dan akibat hukum sifat final and binding. Selain itu, dibahas pula mengenai kelangsungan sifat final and binding dalam Putusan MK terkait dengan pengujian Undang-Undang ketika terdapat kecacatan dalam proses pengambilan keputusan serta mekanisme yang dapat ditempuh apabila terdapat kerugian konstitusional akibat dikeluarkannya Putusan MK. Lebih lanjut, disampaikan pula pengaturan sifat final and binding dalam Putusan MK di negara lain serta solusi yang harus digagas dalam mengakomodasi sifat final and binding dari Putusan MK. Oleh karena itu, Staf dan Relawan LBH “Pengayoman” UNPAR akan mengupas tuntas masalah ini.

Sumber gambar: https://www.fajar.co.id/2023/10/17/tanggapi-putusan-mk-yusril-cacat-hukum-dan-berpotensi-menimbulkan-masalah/

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Hakim&menu=3

[Episode 63] :

Episode kali ini rekan-rekan LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Pro dan Kontra Keberlakuan Instruksi 1975 di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Podcast ini terinspirasi dari keberlakuan Instruksi 1975 yang menurut beberapa pihak dianggap sebagai bentuk diskriminasi dikarenakan membatasi hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut DIY) bagi WNI nonpribumi. Di sisi lain, terdapat beberapa pihak lainnya yang justru menganggap keberlakuan Instruksi 1975 sebagai bentuk diskriminasi positif yang berusaha melindungi WNI pribumi agar kepemilikan tanah di DIY tidak beralih kepada WNI nonpribumi. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai sejarah Pemerintah DIY yang dapat mengatur pertanahannya secara mandiri, kewenangan khusus yang dimiliki Pemerintah DIY dalam mengatur pertanahannya, serta perbedaan kewenangan yang dimiliki Pemerintah DIY dengan Pemerintah daerah otonomi khusus dan daerah istimewa lainnya yang ada di Indonesia. Selain itu, dibahas pula pengaturan kepemilikan tanah dalam Instruksi 1975, dampak pemberlakuan Instruksi 1975 terhadap hak milik atas tanah di DIY, upaya hukum yang dilakukan berbagai pihak yang menganggap Instruksi 1975 sebagai bentuk diskriminasi dan solusi terhadap permasalahan keberadaan Instruksi 1975. Oleh karena itu, LBH “Pengayoman” UNPAR bersama dengan Raymond Candela selaku relawan LBH “Pengayoman” UNPAR akan mengupas tuntas masalah ini.

[Episode 03 – KUHP Series] :

Episode kali ini Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Pembaruan Pemidanaan, Pidana,

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. akan mengupas tuntas topik ini.

[Episode 01 Part 2 – KUHP Series] :

Episode kali ini merupakan lanjutan kolaborasi LBH “Pengayoman” UNPAR bersama Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. untuk mengupas tuntas topik dengan judul “Semangat Pembaharuan KUHP dan Perbedaannya”. Podcast ini terinspirasi dari pengesahan sekaligus pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) pada tanggal 2 Januari 2023, yang menuai polemik di masyarakat terhadap beberapa pasal yang diatur. Podcast ini akan menuntaskan pemaparan materi dari part sebelumnya mengenai asas legalitas material dalam KUHP Baru, asas culpabilitas, hingga kemunculan asas nasionalitas pasif yang mengakomodasi Warga Negara Indonesia.