
Sign up to save your podcasts
Or
[Episode 04 – KUHP Series] :
Episode kali ini Ibu Siti Aminah Tardi, S.H. (Komisioner Komnas Perempuan) bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Living Law dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Perempuan”. Podcast ini terinspirasi dari pengesahan sekaligus pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) pada tanggal 2 Januari 2023, yang menuai polemik di masyarakat terhadap beberapa pasal yang diatur. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai latar belakang munculnya pengaturan living law dalam KUHP Baru, pembatasan definisi living law dalam KUHP Baru, dan pedoman pengaturan living law dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup di Masyarakat. Selain itu, dalam Podcast ini dibahas pula mengenai potensi kemunculan Peraturan Daerah diskriminatif secara khusus pada perempuan melalui kehadiran living law, hingga saran yang diberikan oleh Komnas Perempuan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup di Masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Ibu Siti Aminah Tardi, S.H. akan mengupas tuntas topik ini.
[Episode 04 – KUHP Series] :
Episode kali ini Ibu Siti Aminah Tardi, S.H. (Komisioner Komnas Perempuan) bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Living Law dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Perempuan”. Podcast ini terinspirasi dari pengesahan sekaligus pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) pada tanggal 2 Januari 2023, yang menuai polemik di masyarakat terhadap beberapa pasal yang diatur. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai latar belakang munculnya pengaturan living law dalam KUHP Baru, pembatasan definisi living law dalam KUHP Baru, dan pedoman pengaturan living law dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup di Masyarakat. Selain itu, dalam Podcast ini dibahas pula mengenai potensi kemunculan Peraturan Daerah diskriminatif secara khusus pada perempuan melalui kehadiran living law, hingga saran yang diberikan oleh Komnas Perempuan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup di Masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Ibu Siti Aminah Tardi, S.H. akan mengupas tuntas topik ini.